Mataram, NTB - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Mempertanyakan tanggung jawab Wali Kota Mataram tentang Pengemis dan anak jalanan yang makin menjamur di Kota Mataram.
Keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masih sering terlihat di wilayah di Kota Mataram, mulai dari Perempatan Lampu merah, Rumah Makan, Tempat wisata, hingga Kampus.
Dari data BPS Pemprov NTB 2020, dapat dilihat bahwa statistik data gepeng di kota Mataram cukup tinggi hampir mencapai angka 5.000 untuk anak terlantar. Hal ini tentu menjadi masalah serius kenapa hal tersebut bisa terjadi padahal sudah jelas disebutkan diatas bahwa PERDA yang mengatur masalah anak jalanan dan pengemis di Mataram ini sudah ada bahkan dikeluarkan sejak 2012 lalu. Namun kita lihat sampai saat ini pengemis dan anak jalanan ini semakin banyak dan belum mendapatkan penanganan yang sesuai dengan PERDA tersebut
Berbagai modus dilakukan Gembel dan pengemis (Gepeng) untuk mencari pundi-pundi rupiah dengan meminta belas kasihan. Seperti pura-pura tuli, buta, cacat dan ada juga yang membawa kotak amal dan sejenisnya motif lainnya yang dilakukan. Persebaran anak jalanan, pengemis dan gelandangan itu dapat dilihat dengan sangat Nampak sekarang. Kondisi itu tak dapat dielakkan lagi.
Ketua Umum KAMMI Kota Mataram, Khairul Muamalah, meminta tanggung jawab Wali Kota Mataram yang gagal memelihara Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
Menurut Khairul, anak jalanan, gelandangan dan pengemis berhak memperoleh kecukupan pangan, memproleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya. serta mendpatkan perlindungan social, mendapatkan pelayanan social melalui jaminan social, pemberdayaan social, rehabilitasi social, dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.
“Jika diuraikan masyarakat secara umum termarjinalkan karena kurangnya Pendidikan dan persoalan ekonomi (finansial)” ujar Khairul.
Lanjut Khairul, Wali Kota Mataram sengaja membiarkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis berkeliaran disudut-sudut Kota Mataram. ini tentu menjadi pertanyaan publik terutama KAMMI Kota Mataram dimana tanggung jawab Wali Kota Mataram.(tim)
