Banda Aceh – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian memastikan, pemerintah pusat ikut menangani perbaikan jalan rusak di Aceh. Sejauh ini, kata dia, sudah ada 24 ruas prioritas yang sesuai dengan kriteria strategis dan telah memenuhi seluruh readiness criteria (kriteria kesiapan) yang dipersyaratkan.
Kriteria strategis tersebut, jelas Helson, yakni keterkaitan dengan kawasan industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, ataupun sektor produktif lainnya. Sedangkan kriteria kesiapan meliputi kesiapan lahan, dokumen perencanaan dan lingkungan.
“Pekerjaan fisik pada ruas-ruas prioritas itu akan dimulai Juli dan ditargetkan selesai paling lambat Desember 2023,” terang Helson, usai audiensi KSP bersama Pemerintah Aceh dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, di Banda Aceh, Selasa (13/6)
Helson menegaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32,79 triliun untuk penanganan jalan daerah. Pada tahap pertama, sambung dia, anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp 14,64 triliun.
“KSP akan terus melakukan monitoring pelaksanaan Inpres 3/2023 guna percepatan penanganan jalan rusak di seluruh Indonesia,” tegas Helson.
Sementara itu, Kepala BPJN Aceh, Dedy Mandarsyah menyampaikan, di Aceh terdapat 2.112 kilometer jalan nasional dengan tingkat kemantapan mencapai 98 persen. Sedangkan jalan daerah terdapat 1.781 kilometer jalan provinsi dengan tingkat kemantapan 84 persen, dan 19.766 kilometer jalan kabupaten/kota dengan tingkat kemantapan hanya 56 persen.(*)
