Jakarta - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, mewakili Menteri Dalam Negeri, menghadiri Pembukaan Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2023, yang diselenggarakan pada Rabu, (6/06/2023) di Hotel Bidakara, Jakarta.
IWWEF merupakan event yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), untuk membahas perkembangan serta inovasi terbaru dalam bidang pengelolaan air minum dan air limbah.
Acara ini dihadiri oleh Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ketua Asosiasi Air Minum dan Sanitasi negara-negara ASEAN dan Australia, Bupati dan Walikota se-Indonesia, Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas PERPAMSI, serta perwakilan kementerian/lembaga.
"Agenda utama IWWEF adalah forum (konferensi dan seminar) yang menampilkan para pembicara baik level nasional, regional maupun internasional. Forum ini membahas persoalan multilateral dan berbagai pengalaman pengelolaan air minum dan air limbah. Selain itu, diselenggarakan juga pameran produk air minum dan air limbah terkini dari berbagai perusahaan dan lembaga baik dari dalam maupun luar negeri”, ungkap Ma’ruf Amin saat membuka acara ini.
Wapres Amin menyampaikan, air merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan pada air yang dapat menyebabkan terbatasnya ketersediaan sumber air baku. Maka dari itu, dibutuhkan pengelolaan yang cermat dan berkelanjutan.
Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, diharapkan pada 2024 telah tercapai 100% air minum layak dengan 15% air minum aman dan 30% sambungan perpipaan. Sayangnya, hingga tahun 2022 masih terdapat gap yang cukup besar dengan capaian air minum layak adalah 91,05%, air minum aman 11,8% dan sambungan perpipaan 20,69%.
“Dengan pencapaian target RPJMN ini diharapkan akan mendukung pencapaian SDGs tahun 2030 yang berkelanjutan,” jelas Ma’ruf Amin.
Di lain sisi hingga tahun 2022, terdapat 293 pemerintah daerah yang sudah mempunyai Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan 389 BUMD Air Minum yang dapat diaudit kinerjanya dengan kinerja sebagai berikut, terdapat 237 BUMDAM (60,9%) yang berkinerja sehat, 101 BUMDAM (25,9%) yang berkinerja kurang sehat dan 51 BUMDAM (13,11%) yang berkinerja sakit. Sementara capaian akses perpipaan air minum telah mencapai 19,47% dan jumlah pelanggan sebanyak 14,7 juta sambungan rumah.
Ma’ruf Amin melanjutkan, bahwa berkaitan dengan kinerja BUMDAM, saat ini tingkat kehilangan air masih mencapai 33,72% sedangkan penerapan tarif Full Cost Recovery (FCR) baru mencapai 147 BUMDAM (37,8%) dan 242 BUMDAM (62,2%) masih beroperasi dengan tarif non-FCR atau menjual air di bawah Biaya Pokok Pelayanan (BPP).
Ma’ruf Amin juga memberikan beberapa arahan untuk mencapai target pembangunan air minum dan sanitasi. Pertama, dibutuhkan inovasi pembiayaan infrastruktur air minum dengan perluasan cakupan kerjasama pembiayaan infrastruktur air minum. Kedua, adanya penguatan peran swasta dalam penyediaan air minum.
Ketiga, perlunya pengembangan skema insentif yang menarik investor baik terkait tarif atau kemudahan perizinan. Keempat, penguatan tata kelola dan kelembagaan penyediaan air minum melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan BUMDAM dalam berbagai aspek. Kelima, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan penguatan komitmen daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.
