Jakarta,- Polri tengah memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang saat ini menjadi komitmen Polri guna menegakan HAM.
Buah keseriusan tersebut, Satgas TPPO Polri telah menerima 616 laporan polisi (LP) selama satu bulan. Satgas besutan Kapolri itu telah membekuk 714 tersangka kasus TPPO dalam satu bulan.
Diketahui, Satgas TPPO Polri dibentuk pada 4 Juni lalu. Penangkapan 714 tersangka dilakukan dalam kurun 30 hari, mulai 5 Juni hingga 4 Juli 2023.
“Satgas TPPO hingga 4 Juli telah menangani 616 LP kasus TPPO dengan tersangka 714,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Rabu (5/7/2023).
Dia mengatakan, dari ratusan kasus yang ditangani, Satgas TPPO Bareskrim dan Polda jajaran telah menyelamatkan 1.982 korban.
Dengan rincian, perempuan dewasa 889 orang dan perempuan anak 114. Lalu korban laki-laki dewasa sebanyak 925 orang dan 54 orang laki-laki anak.
Brigjen Pol Ramadhan menjelaskan, ada beberapa modus kejahatan TPPO terkini, yakni iming-iming menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) dengan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Ada 434 kasus yang diungkap menggunakan modus tersebut.
Modus lainnya, lanjut Brigjen Pol Ramadhan, adalah menjadikan korban sebagai pekerja seks komersial (PSK), yakni sebanyak 175 kasus. Lalu modus bekerja sebagai ABK ada 9 kasus dan eksploitasi anak 43 kasus.
Terkait perkembangan ratusan kasus tersebut, Ramadhan menuturkan, 114 kasus masih masuk tahap penyelidikan. Sedangkan 473 kasus sudah masuk penyidikan. Satu kasus berkasnya sudah rampung alias P21.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengapresiasi kinerja Polri dalam penanganan TPPO, dia mengatakan belum pernah terjadi penyelamatan korban perdagangan orang sebanyak ini sebelumnya alias menjadi rekor baru.
“Tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya, satu bulan menyelamatkan sekian. Dulu eceran saja. Seminggu ada berita ini, dua orang diselamatkan. Tapi yang sebulan terakhir ini sudah sangat produktif,” ungkap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/7).
Mahfud mengatakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) saat ini juga melakukan pengawasan yang sungguh-sungguh. Semata-mata untuk memperbanyak keberangkatan TKI legal.
“BP2MI sekarang mengadakan pengawasan betul untuk memperbanyak keberangkatan-keberangkatan legal,” tuturnya.
