Semarang, Jateng - Pemerintah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Belanda melalui program Blue Deal yang diharapkan bisa mempercepat penyelesaian penanganan banjir secara pararel.
Kota Semarang terpilih sebagai salah satu dari empat daerah di Indonesia yang mendapatkan Program Blue Deal dari Kerajaan Belanda, bersama Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kota Tangerang.
“Kami berharap program Blue Deal ini bisa menjadi alternatif pengendalian banjir yang terjadi di Semarang,” kata Wali Kota Semarang
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu usai membuka Seminar Polder Banger dan Kick Off Meeting Program Blue Deal sebagai wahana bertukar ilmu pengetahuan dan keahlian bidang sumber daya air, di Semarang, Jateng, Kamis (13/7/2023)
Menurut Mbak Ita, sapaan akrab Walikota Semarang, dalam pengendalian banjir dan air, salah satunya perlu belajar dari Kerajaan Belanda, khususnya Kota Volendam. Kotanya berada di bawah air laut, bersisihan tetapi air tidak mengalir dan tidak banjir.
“Ke depan, Saya ingin mengajak 1 atau 2 nelayan dari Tambaklorok untuk dapat menyaksikan pengelolaan air yang baik di sana,” kata Mbak Ita.
Dijelaskan, bahwa program Blue Deal terdiri dari 17 kemitraan internasional dengan Dewan Air Belanda dan negara-negara lain bekerja sama menyediakan bagi 20 juta orang akses air bersih, cukup dan aman pada tahun 2030.
Menurutnya, program Blue Deal memperkuat pengembangan kapasitas otoritas tata kelola air di berbagai negara di seluruh dunia sehingga Negara tersebut dapat menerapkan solusi jangka panjang.
“Kami berharap ada percepatan-percepatan program sehingga dapat terselesaikan secara paralel masalah banjir ini di tahun 2023 atau 2024. Tidak harus menunggu program selesai di tahun 2030,” ungkapnya
Mbak Ita juga meminta agar pengendalian banjir ini dapat dilakukan juga bersamaan dengan penyelesaian masalah enceng gondok yang menyebar di Kali Banger Semarang.
Program ini sekaligus tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) Bidang Sumber Daya Air Tahap 5 antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Menteri Infrastruktur dan Sumber daya Air Kerajaan Belanda Mark Harbers, yang ditandatangani 3 Juni 2022 lalu, di Den Haag, Belanda. (Marhen)
