Mataram, NTB - Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin marak dan beragam. Untuk penguatan tim pencegahan, Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi TPPO di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, pada Selasa 11 Juli 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili oleh Asisten I Setda NTB. H. Fathurrahman mengungkapkan isu TPPO di Provinsi NTB butuh penanganan serius yang melibatkan sinergi semua pihak. Terutama semua lini yang memiliki yang punya daya ungkit tinggi untuk menghapuskan TPPO di NTB.
"Penanganan TPPO di NTB membutuhkan penanganan serius dan sinergi semua pihak," ucap H. Fathurrahman.
Sementara itu, Ibu Veronica En'da Wulandari selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK dalam paparannya menyebutkan, modus TPPO semakin beragam. Di antaranya, perekrutan TPPO secara online, TPPO berkedok beasiswa pendidikan, pernikahan, adopsi anak, dan masih banyak lagi. Veronika melanjutkan, di NTB sendiri modus TPPO yang masih marak adalah modus PMI unprosedural.
Oleh karena itu, para pemangku kepentingan diharapkan bisa lebih menguatkan sinergitas dan kolaborasi untuk melindungi masyarakat dari TPPO.
"Semoga dengan Rakor ini sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan bisa semakin kuat untuk mencegak praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang," harapnya.
(kominfotikntb)
