LOMBOK TENGAH, NTB - Menyoroti kinerja Pemda yang seakan mengantiktirikan Mitra Keamanan Kepolisian Satuan Pamong Praja (Satpol PP) khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) Beberapa tahun ini.
Pemerintah Lombok Tengah cendrung hanya fokus pada Guru, Kesehatan dan Instansi lainnya, namun Aset Emas dalam Bidang Keamanan Lombok Tengah luput dari pantauan Pemda.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Rindawanto Evendi meminta agar Pemerintah Lombok Tengah bersikap adil.
"Saya berharap Kasat Polisi Pamong Praja (Pol PP) lebih Agresif memperhatikan bawahannya dan melakukan terobosan bersama Bupati Lombok Tengah agar Tenaga Honorer Pol PP segera di Angkat menjadi ASN, terutama bagi Honorer yg sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya demi keamanan Daerah Tatas Tuhu Trasna yang kita cintai ini," kata pemuda yang biasa di sapa Rindhot ini pada Media, Rabu (19/07/23).
Disambung Rindhot, dengan di angkatnya menjadi ASN, maka tidak ada alasan untuk tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, karena banyak sekali persoalan persoalan yang terjadi di Lombok Tengah ini yang melibatkan undeal Pol PP. Sehingga kita tidak terkesan hanya menuntut kinerja orang lain (Pol PP) sementara kesejahteraannya tidak seimbang.
Di tempat yang sama Agus Sukandi selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Deklarasi Lombok Tengah medorong Pemda loteng agar memperhatikan nasib honorer khususnya dalam Pol PP. Oleh Karena itu kami mendesak KASAD Pol PP agar segera mengambil langkah tegas dan mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Direktur Pol PP pusat juga harus mengambil keputusan supaya segera berkordinasi dengan Kemenpan.
"Bupati kabupaten Lombok tengah harus bersuara dan harus mengambil langkah tegas untuk segera bersurat ke kementerian dalam negeri dan Direktur Pol PP pusat" pinta Agus
(MKR) BARSELA NTB
