SUBULUSSALAM, - Isu agenda pembentukan tim Pansus oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam, kini hilang bak di telan bumi. Malah, mendapat respon dari masyarakat setempat.
Terhitung sejak, Kamis (08/06/23), lalu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan masyarakat mengatasnamakan Gerakan Sada Kata (Gaskan), dengan pihak Perusahaan perkebunan milik PT Laot Bangko, yang di hadiri langsung oleh pihak Pemerintah setempat.
Disitu, Gaskan menyampaikan tuntutannya sebanyak 12 (Dua Belas) poin. di penghujung RDP, DPR Subulussalam mengatakan akan segera membentuk tim Pansus, terkait persoalan di PT Laot Bangko. Kegiatan itu pun berakhir dengan hasil kesepakatan bersama.
Berikut isi berita acara kesepakatan bersama, yang ditandatangani bermaterai tersebut, yang bertuliskan. Kami yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, Sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A dan B
bersama PT. Laot Bangko.
Yang pertama, DPR Kota Subulussalam telah sepakat akan membentuk Tim Pansus
bersama Dinas terkait dan masyarakat, terkait permasalahan di PT. Laot Bangko.
Selanjutnya, Meminta pihak BPN Kota Subulussalam untuk menyerahkan seluruh
dokumen terkait PT. Laot Bangko. dan yang Terakhir, meminta PT. Laot Bangko untuk tidak melakukan aktivitas apapun di luar dari HGU yang telah ditetapkan.
Hingga saat ini, kabar kelanjutan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR Kota Subulussalam itu belum juga membuahkan hasil sesuai dengan kesepakatan tersebut.
Berkali-kali, awak media ini mengkonfirmasi langsung kepada ketua Komisi A, Wakil Ketua Komisi A, dan juga Sekretaris Dewan (Setwan) setempat, dengan sepakat awak media ini menerima jawaban yang serupa mengatakan Ketua DPR Kota Subulussalam sedang berada di luar daerah.
Dengan adanya kabar tersebut, sontak mendapat tanggapan dari masyarakat Kota Subulussalam, Sobirin Hutabarat, menyampaikan dalam penglihatannya, wakil rakyat di periode ini dianggap tidak berkutik.
"Berjalan hampir Empat tahun ini, Kota Subulussalam bagaikan tidak mempunyai wakil rakyat," sampainya, kepada media ini, Selasa, (4/7/23), di Subulussalam.
Tidak hanya itu, dia pun menganggap seakan-akan DPRK subulusslam seperti tidak memahami tugas pokoknya sesuai dengan tupoksinya sebagai anggota DPR sehingga fungsi pengawasan DPRK subulusslam periode ini, dinilainya sangat lemah dan dianggapnya tidak berjalan.
"Dengan kelemahan DPRK Subulussalam, mengakibatka Pemerintah Kota setempat meraja lela dan tidak fokus untuk menyelesaikan persoalan masyarakatnya," ucapnya.
Disini, masih kata Sobirin, seharusnya sesuai dengan aturan dan ketentuan, DPR itu harus menekan Pemerintah Kota Subulussalam untuk segera menyelesaikan persoalan masyarakat dengan PT Laot Bangko.
"Kami selaku masyarakat, sangat merasa kecewa dengan wakil rakyat kami sendiri, karena ketidak peduliannya terkait persoalan kami sebagai rakyatnya," bebernya.
Sobirin Hutabarat, yang merupakan warga kota Subulussalam ini menganggap bahwa kegiatan audensi maupun RDP di gedung DPR tidak pernah ada hasil yang menguntungkan bagi rakyat setempat.
"Percuma saja kita mengadukan keluh kesah kita kepada DPR, toh hasilnya tidak ada juga tindak lanjut aduan dari masyarakat selama ini," pungkasnya.
Dia pun sangat berharap kiranya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam segera membentuk tim Pansus, agar dapat menyelesaikan persoalan masyarakat setempat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT Laot Bangko itu. (Juliadi)
