Semarang, Jateng - Pemerintah Kota
(Pemkot) Semarang, Jawa Tengah (Jateng), berencana menambah jumlah sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) negeri di wilayahnya.
Hal ini menyusul masih adanya wilayah di Kota Semarang yang masuk zona blank spot dalam PPDB 2023 karena tidak adanya fasilitas sekolah.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengaku sudah meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang untuk melakukan kajian terkait penambahan SMP negeri di wilayah blank spot.
“Kami juga minta kajian untuk menambah SMP negeri lagi, karena sepertinya di wilayah Semarang Utara tidak ada, Tambak Lorok dan Tanjung Mas memang tidak ada. Jadi waktu kemarin saya melakukan evaluasi-evaluasi untuk melakukan pembangunan SMP ini, saya lihat di Tanjung Emas ini belum ada SMP, kebanyakan SMP-nya ke SMP 4 (Semarang) ini kan agak jauh. Kemudian kalau SMP mau swasta juga ada di wilayah Plampitan Johar. Sehingga saya minta untuk ada evaluasi gitu ya, sehingga nanti akan tambah lagi SMP negeri," jelas wanita yang karib disapa Mbak Ita itu, Kamis (13/7/2023).
Sementara untuk penambahan SMA negeri di Kota Semarang pihaknya mengaku sudah menyurati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebab, kewenangan SMA berada di tingkat provinsi.
"Kemudian SMA negeri saya menyurati Bapak Gubernur, ini sudah berproses, saya minta ada kajiannya ya, kira-kira SMA negeri yang dibutuhkan di mana. Karena ada beberapa juga yang belum ada SMA negeri di titik-titik tertentu," tambahnya.
Hal itu karena permasalahan terkait zonasi saat PPDB SMA dan SMK negeri di Kota Semarang yang selalu muncul setiap tahunnya.
“Problem-problem, masalah zonasi itu tiap tahun selalu terjadi, utamanya di SMA. Karena di SMA ini kan kapasitasnya terbatas kemudian di beberapa SMA ini jadi satu zona, mengumpul begitu. Kita surati Pemerintah Provinsi demi adanya SMA negeri di tiap wilayah,” ujarnya.
Merespons permintaan Wali Kota Semarang itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pun mengaku penambahan fasilitas pendidikan berupa SMA negeri di Kota Semarang saat ini tengah dipikirkan.
Ganjar bahkan menyebutkan permintaan penambahan SMA negeri tidak hanya datang dari Kota Semarang, tapi juga daerah lain seperti Solo.
“Tidak hanya Kota Semarang, banyak daerah di Jateng kalau lihat rasionya, apalagi dari lokasi di sistem PPDB (zonasi) ya kurang. Maka, kebijakan sebenarnya bisa menambah rombel atau membuat sekolah baru. Sekarang saya minta semua menghitung, karena titipannya banyak sekali. Orang marah semua karena enggak keterima,” ujar Ganjar saat mengunjungi Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jumat (14/7/2023).
Kendati demikian, ia mengaku tidak semua siswa bisa terakomodasi di sekolah negeri karena kapasitas yang terbatas. Meski demikian, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri masih memiliki alternatif sekolah di swasta.
“Saya sampaikan, kita sekolah (negeri) itu hanya 40 persen, 60 persen kami berikan ke swasta. Enggak semua (peserta didik) bisa di-handle pemerintah. Ini penjelasan yang sepertinya masih kurang. Tapi, benar kalau melihat pola zonasi daerah tertentu memang jadi enggak fair, harus dibikinkan (sekolah baru). Tinggal kita memikirkan sekolah baru dan tambah rombel (rombongan belajar),” jelasnya
Selain itu, menurut Ganjar yang terpenting adalah bagaimana menghubungkan sekolah dengan bonus demografi, atau dunia kerja atau industri. Untuk itu ia melihat sekolah dengan program vokasi yang penting untuk ditambah.
“Tidak hanya sekolah sih sebenarnya kita musti hubungkan dengan bonus demografinya, industri ke depan yang membutuhkan dan saya kira vokasi lebih penting,” tandasnya.
Sekadar informasi, di Kota Semarang totalnya ada 11 SMA negeri. Meski demikian, jumlah itu belum mampu mencakup semua wilayah yang ada di Semarang, yang memiliki 16 kecamatan. (Marhen)
