BARSELA, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) punya peran strategis untuk mendorong mesin birokrasi semakin lincah. BPK memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat, anggaran yang dibelanjakan instansi pemerintah harus berdampak pada masyarakat.
“Mesin birokrasi amat menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. BPK yang punya tugas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran secara langsung punya andil pada kelincahan mesin birokrasi itu sendiri,” ujarnya pada Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2023 di Jakarta, Senin (28/08).
Menteri Anas menjelaskan, sebagai engine for development, pada dasarnya baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara.
Desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan. Saat ini, Kementerian PANRB telah menajamkan arah reformasi birokrasi (RB) yang lebih berdampak dengan RB Tematik, penyederhanaan indikator nilai RB, dan kolaborasi antar instansi terkait RB yang lebih mengedepankan integrasi dan harmonisasi.
20230828 Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2023 6
“Arah Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2045 akan difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan digital bureaucracy dengan mengembangkan digital structure, digital culture, dan digital competency. Pengembangan SDM birokrasi yang mampu berkolaborasi dengan mesin (AI) sebagai leverage agar Indonesia menjadi lebih kompetitif secara global,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BPK Isma Yatun berharap para peserta Raker Pelaksana BPK Tahun 2023 dapat menyepakati strategi pemeriksaan dan kebutuhan sumber daya yang diprioritaskan untuk melaksanakan pemeriksaan tematik tersebut dengan melakukan optimalisasi atas sumber daya yang tersedia. Ia juga berharap rencana penggunaan anggaran yang memprioritaskan dan mengakselerasi kegiatan pemeriksaan maupun kelembagaan untuk menuntaskan pemeriksaan strategis secara menyeluruh atas RPJMN 2020-2024.
“Kembali saya tegaskan agar sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang telah dibangun selama ini terus ditumbuh-kembangkan untuk menegakkan nilai-nilai dasar dan mencapai visi serta target BPK,” ujar Isma Yatun.
Kegiatan yang mengangkat tema 'Satukan Tekad Mewujudkan BPK Kuat untuk Indonesia Maju' ini diikuti oleh 105 peserta yang terdiri dari pimpinan BPK, pimpinan pejabat tinggi madya (PPTM), serta pimpinan pejabat tinggi pratama (PPTP) tingkat pusat maupun daerah.
(Red/Humas Menpanrb)
