 |
| Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun Ke-78 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar di Gedung MPR RI, pada Jumat, 18 Agustus 2023. |
Jakarta,- Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun Ke-78 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar di Gedung MPR RI, pada Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya visi sebuah negara dilandasi dengan tolok ukur dan rumusan pencapaian yang jelas.
“Adil dan makmur, apa tolak ukurnya? Negara maju, negara yang sejahtera, apa tolok ukurnya? Apakah pendapatan per kapita? Atau indeks pembangunan manusia? Atau tingkat pengangguran? Atau angka kemiskinan? Atau apa? Atau justru semuanya? Karena visi jika tidak dirumuskan tolok ukurnya itu namanya jargon politik,” ujar Presiden.
Presiden tidak ingin visi sebuah negara hanya sekedar bahasa normatif, bahasa indah, dan hanya di awang-awang. Presiden ingin agar visi tersebut membumi, taktis, dan jelas mulai dari tolok ukurnya, strateginya, hingga target waktu pencapaiannya.
“Ini penting agar rakyat kita bisa memahami ke mana arah bangsa ini akan pergi? Ke mana tujuannya? Sehingga rakyat bisa berpartisipasi dan rakyat merasa memiliki,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR RI. Presiden turut mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan peringatan tersebut sebagai momentum yang strategis untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita.
“Saya mengucapkan selamat Hari Konstitusi dan selamat ulang tahun ke-78 MPR RI. Semoga Indonesia ke depan melalui kontribusi seluruh komponen bangsa mampu meraih apa yang kita cita-citakan,” tutur Presiden.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (**)
