Solo - Pemerintah menyadari akan potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan wirausaha sebagai salah satu tiang bersandar yang kokoh untuk perekonomian masyarakat dan bangsa. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan agar bisa terus berinovasi dan membuat terobosan baru.
Hal tersebut diungkap oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud saat kegiatan Pembukaan Workshop Penguatan Pengembangan Kewirausahaan UMKM di Daerah Tahun 2023, bertempat di Lorin Syariah Hotel Solo, Kota Surakarta, Senin, 14 Agustus 2023.
“Presiden tidak kurang-kurangnya memberikan perhatian khusus terkait pengembangan UMKM dan wirausaha,” kata Restuardy Daud.
Menurutnya, pengembangan UMKM dan wirausaha memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi pelaku bisnis itu sendiri, masyarakat sekitar, maupun perekonomian secara keseluruhan.
Banyak aspek yang dapat dilakukan untuk mengembangkan, salah satunya lewat kegiatan workshop seperti yang diadakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
“Ini menjadi momentum strategis untuk melakukan pengembangan dan pembinaan kepada UMKM dan wirausaha,” ucapnya.
Kegiatan workshop tersebut merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.
3 Kementerian mendapat mandat dari Presiden terkait wirausaha diantaranya;
Kementerian BUMN menangani tentang Wirausaha Mapan dengan sasaran 115.334 Wirausaha;
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menangani Wirausaha Pemula dengan sasaran 639.700 Wirausaha;
Kemendagri menangani Masyarakat Umum dengan sasaran 382.683 dan Calon Wirausaha dengan Sasaran 333.468.
Restuardy Daud berharap, ada cara-cara baru yang bisa dikembangkan untuk mendorong pengembangan produk yang memiliki nilai (value) dan memastikan keberlanjutan.
“Saya mendukung upaya-upaya apa saja yang akan kita lakukan dalam membangun perkembangan UMKM dan wirausaha secara bersama,” katanya.
Selain itu, diharapkan kepada Pemerintah Daerah, untuk mencapai target rasio kewirausahaan sebesar 3,95% dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4% pada tahun 2024.
“Sehingga Pemerintah dapat mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, salah satunya melalui akseleresi penumbuhkembangan kewirausahaan Nasional,” ucapnya.
Sebagai informasi, workshop dihadiri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud; Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Sri Purwaningsih; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Erliani Budi Lestari; Asisten Deputi Bidang Ekosistem Bisnis, Deputi Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM; Kepala Bidang Peningkatan Peran Pemerintah, Asisten Deputi Bidang Ekosistem Bisnis, Deputi Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM; Kepala Bidang Peningkatan Peran Dunia Usaha, Industri dan Pendidikan, Asisten Deputi Bidang Ekosistem Bisnis, Deputi Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Peserta Workshop.
Workshop dilaksanakan selama dua hari 14-15 Agustus 2023 dengan jumlah peserta lebih dari 80 peserta yang berasal dari Dinas Koperasi dan UKM serta seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah. (**)
