 |
| Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, bersama Mantan Wakil Presiden RI Periode 2014-2019, Muhammad Jusuf Kalla, Wali Nanggroe Aceh, (PYM) Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, dan Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh Abu Razak, saat melepas burung merpati yang merupakan simbol perdamaian pada acara peringatan 18 tahun Hari Damai Aceh Aceh, di Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh, Selasa, (15/8/2023). |
Banda Aceh – Wakil Presiden (Wapres) RI periode 2014-2019, Muhammad Jusuf Kalla, mengajak seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat Aceh untuk menjadikan peringatan perdamaian Aceh ke-18, sebagai momentum melihat dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Menurutnya, membanggakan masa lalu tidaklah berarti tanpa diiringi kerja keras untuk masa depan.
“Kita harus terus bekerja dan berusaha untuk masa depan, jangan banggakan masa lalu, jangan berpatokan pada masa lalu,” kata Jusuf Kalla saat memberi sambutan pada peringatan hari perdamaian Aceh ke-18, di Taman Sulthanah Safiatuddin, Selasa, (15/8/2023).
Peringatan tersebut dihadiri Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri, Kapolda Aceh, Achmad Haydar, Kajati Aceh Bambang Bachtiar, Sekda Aceh Bustami, Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh Abu Razak, para duta besar sejumlah negara dan sejumlah mantan kombatan.
Mantan Wapres yang akrab disapa JK itu mengatakan, orang Aceh saat ini harus mengandalkan masa depan. Kata dia, masa depan yang baik dapat diraih melalui pendidikan dan perkembangan teknologi saat ini.
Lebih lanjut, JK mengaku memiliki tanggungjawab moral terhadap perdamaian Aceh. Meskipun sudah tidak lagi berada dalam lingkaran pemerintahan, sebagai inisiator perdamaian ia akan tetap terus berusaha mewujudkan seluruh kesepakatan perdamaian.
“Saya bersyukur ditemukan cadang Migas baru di on shore (darat) Aceh, sebanyak 70 persen dari penghasilan Migas ini nantinya akan menambah pendapatan Aceh, berbeda dengan daerah lain yang hanya mendapat 15 persen,” kata JK.
Oleh sebab itu, JK meminta pemangku kebijakan yang ada di Aceh untuk mempersiapkan generasi mudah dengan mengirim mereka ke sekolah bidang minyak dan gas. Dengan begitu sumber daya alam Aceh akan dikelola oleh orang Aceh sendiri. ” Saya percaya orang disini akan melakukan yang terbaik,” kata JK.
Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar menyampaikan kegelisahannya, terhadap kondisi pembangunan Aceh yang saat ini belum merata.
“Bagi saya sayang sekali, dalam 18 tahun damai, pembangunan Aceh belum merata dan belum seperti yang kita harapkan,” katanya
Karena itu, Wali Nanggroe berharap di masa depan para elite Aceh fokus pikiran, tenaga, kekuatan untuk membangun Aceh yang lebih sejahtera dan lebih bermartabat.
“Ini adalah cita-cita kita semua. Saya haqulyaqin, jika kita bersatu dan dapat juga perhatian dari pemerintah pusat, Aceh dapat kita bangun. Saya yakin jika kita konsentrasi, Aceh lebih baik ke depan,” ujarnya.
Peringatan hari perdamaian Aceh ke-18 itu digelar Pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Pada momentum perdamaian tahun ini, BRA membagikan sertifikat lahan untuk mantan kombatan dan korban konflik di Aceh Jaya. Total ada 520 orang penerima lahan dengan luas 792 hektar. (*)
