 |
| Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dengan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian secara virtual di Ruang Kerja Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin, (21/8/2023). |
Banda Aceh –Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, bersama para pejabat terkait di Aceh kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri RI, Senin, (21/8/2023).
Selain kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), rapat tersebut juga diikuti sejumlah unsur terkait pengendalian inflasi yang ada di Aceh, seperti pejabat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Bank Indonesia, dan Kejaksaan Tinggi Aceh.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk terus mengawasi dan memantau agar harga komoditas bahan pokok terkendali. Ia meminta agar komoditas pangan dijaga stoknya dengan baik agar selalu tersedia.
“Bahan pangan harus tersedia dengan baik terutama di tahun politik yang akan menimbulkan dinamika baru,” kata Mendagri.
Mendagri menyebutkan, salah satu komoditas yang paling menyumbang inflasi pada tahun ini adalah bawang putih. Pada tahun ini, harga bawang putih naik signifikan dari tahun yang lalu. Selain bawang putih, daging ayam ras, cabai merah dan telur juga mengalami inflasi.
“Komoditas yang mahal ini bisa diatasi dengan gerakan tanam, di kota, lorong, gang, dan apalagi di lahan tidur yang luas, karena masa panennya tidak lama,” sebut Tito.
Selain itu, Tito menduga penyebab inflasi bawang putih berkaitan dengan persoalan distribusi. Ia meminta aparat keamanan untuk mengawasi agar tidak ada permainan penimbunan dan penjegalan impor yang dilakukan pihak tertentu supaya harga bawang mahal.
“Saya mohon Satgas Pangan Polri dan Jaksa untuk membantu pengawasan importasi hingga distribusi bawang,” ujar Tito.
Berikutnya, Tito meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi kerawanan pangan di tengah ancaman El Nino.
Tito juga meminta agar pemda memaksimalkan APBD untuk belanja tidak terduga (BTT) pengendalian inflasi. Jika ada yang ragu dan khawatir, Tito meminta agar Pemda bekerjasama dengan kejaksaan agar ada pendampingan sehingga aman dari permasalahan hukum. (*)
