 |
| Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun Ke-78 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar di Gedung MPR RI, pada Jumat, 18 Agustus 2023. |
Jakarta,- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki strategi besar dan teknis untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Presiden mencontohkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan atau aturan untuk mewujudkan visi tersebut.
Demikian disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi sekaligus Hari Ulang Tahun Ke-78 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang digelar di Gedung MPR RI, pada Jumat, 18 Agustus 2023.
“Kita memang harus punya strategi besar dan strategi teknis. Bisa saja seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Ketua MPR mengenai PPHN untuk mencapai visi kita,” ujar Presiden.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa aturan yang ditetapkan tidak boleh kaku dan harus memiliki fleksibilitas. Hal tersebut penting mengingat perubahan dunia yang begitu cepat dan tantangan serta peluang yang juga berubah sangat pesat.
“Setiap hari, setiap jam bisa berubah-ubah sehingga fleksibilitas menjadi sangat penting. Jangan terlalu banyak aturan yang membelenggu. Jangan terlalu banyak jebakan-jebakan yang kita buat sendiri sehingga kita tidak bisa bergerak,” ungkap Presiden.
“Beri kebebasan kepada eksekutif agar lincah dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang tentu saja harus disertai pengawasan yang efektif,” lanjut Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa fleksibilitas penting untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian serta memanfaatkan peluang untuk memenangkan persaingan dan kompetisi dengan negara lain. Presiden ingin agar Indonesia cepat beradaptasi dan terus mempelajari apa yang dilakukan oleh negara lain.
“Jika kompetitor melakukan perubahan kebijakan, kita juga harus dan kebijakan kita harus lebih baik dari mereka sehingga sekali lagi fleksibilitas itu sangat penting,” ucap Presiden.
Presiden mencontohkan pemberian subsidi pada kendaraan listrik yang menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Presiden menyebut praktik pemberian subsidi kendaraan listrik dari pemerintah juga dilakukan di banyak negara
“Thailand memberikan subsidi kepada mobil listrik Rp68 juta, kalau kita di bawah itu, investasi semua akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke Indonesia. Inilah dunia yang memang berkompetisi sangat ketat sekali,” tutur Presiden. (**)
