Jakarta,- Sebagai salah satu negara yang mencetuskan gerakan keterbukaan Open Government Partnership (OGP), Indonesia hadir dalam OGP Global Summit yang ke 8 yang diselenggarakan pada tanggal 5-7 September 2023 di Tallinn, Estonia. Delegasi DPR RI yang diwakili oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon berperan aktif dalam rangkaian dialog dan pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 2200 peserta dari 115 negara dari kalangan pimpinan negara termasuk Parlemen, Menteri, beserta Organisasi Masyarakat Sipil (CSOs), Organisasi Internasional (IO), Organisasi Non Pemerintah (NGO), akademisi dan para ahli keterbukaan.
Fokus utama dalam OGP Global Summit tahun ini pada pemerintahan terbuka di era digital, potensi teknologi untuk menjadikan pemerintahan, parlemen dan pembuatan kebijakan lebih transparan dan akuntabel, serta pelestarian demokrasi. Dalam memberikan perspektif parlemen pada konferensi ini, Fadli Zon menjadi narasumber dalam dua kegiatan utama yakni kegiatan Open Parliament Day pada tanggal 5 September 2023 di Gedung Parlemen Estonia (Riigikogu) dan Sesi Utama Anti Korupsi pada tanggal 6 September 2023.
"Open Parliament Day merupakan bagian dari rangkaian OGP Global Summit khusus untuk para legislator untuk berkumpul dan merundingkan berbagai strategi, pengalaman baik dan masukan dalam mendukung keterbukaan parlemen dan juga dalam pemerintahan," papar Fadli dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (7/9/2023).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Open Parliament e-Network (OPeN) dan Parlemen Estonia (Riigikogu) mengambil tema terkait integritas dan akuntabilitas parlemen. Sesi-sesi Open Parliament Day membahas bagaimana strategi parlemen dalam menjaga integritas secara internal dan eksternal.
Bersama perwakilan parlemen Ghana, Kenya, Taiwan dan Directorio Legislativo selaku organisasi pengawas parlemen di Kawasan Latin Amerika. Dalam sesi ini perwakilan parlemen-parlemen menyampaikan berbagai upaya menjaga integritas parlemen yang pondasinya dari keterbukaan. Fadli Zon menyampaikan pentingnya transparansi informasi dan membuka ruang partisipasi publik dalam menjaga akuntabilitas parlemen.
DPR RI telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan informasi publik dari pembentukan dan revitalisasi Sistem Informasi Legislasi (SILEG) dan aplikasi-aplikasi pelayanan informasi publik DPR. Menjaga ruang partisipasi publik dan penguatan upaya ko-kreasi antara parlemen dan publik juga sangat penting dalam mendukung fungsi pengawasan DPR dan menjaga integritas pemerintah dan lembaga publik.
Pada sesi utama anti korupsi yang bertajuk Breaking the Silos; Whole-of-State Strategies to Fight Corruption, Dr. Fadli Zon menyampaikan materi bersama Direktur Eksekutif Transparency International Lithuania, perwakilan Kementerian Hukum Armenia, Kepala National Agency on Corruption Prevention Ukraine dan perwakilan dari OECD. Sesi membahas mengenai strategi koordinasi antar institusi untuk penanganan korupsi dan berbagai tantangannya.
Salah satu platform penting yang dibahas dalam sesi tersebut adalah Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Bukan hanya menjadi platform penting bagi Anggota Parlemen tapi juga menjadi jaringan kolaborasi antara parlemen, pemerintah, instansi publik, CSO, NGO, akademisi dan ahli dalam membentuk strategi dan antikorupsi di negara masing-masing.
GOPAC yang memiliki perwakilan di berbagai Kawasan di seluruh dunia bekerja dalam program-program kunci anti korupsi, diantaranya; program anti suap, anti pencucian uang, keterbukaan parlemen, penguatan etika dan integritas parlemen dan pengembalian aset korupsi. Selain tantangan dalam mengkoordinasi berbagai instansi dalam upaya penanganan korupsi, pengembalian aset korupsi masih menjadi tantangan yang cukup kompleks dan membutuhkan perhatian lebih dalam dialog-dialog internasional.
Open Government Partnership merupakan gerakan reformasi global yang didirikan oleh Indonesia bersama dengan Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan dan Filipina pada 20 September 2011. Pada tahun 2018 DPR RI berkomitmen untuk memperkuat reformasi keterbukaan parlemen yang ditandai dengan dideklarasikannya Open Parliament Indonesia atau OPI. Inisiatif didukung oleh sejumlah organisasi kemitraan internasional lainnya termasuk; National Democratic Institute (NDI), Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parliament e-Network (OPeN).
Setiap tahunnya OGP mengadakan Konferensi Global Tingkat Tinggi atau OGP Global Summit yang menjadi wadah bagi ribuan tokoh kenegaraan, agen perubahan, inovator dan kelompok masyarakat sipil untuk membahas bagaimana tata kelola digital mutakhir, dikombinasikan dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik khususnya dalam memperkuat proses demokrasi. (ssb/aha)
