SUBULUSSALAM - Berlangsungnya seleksi ddministrasi penjaringan terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekda Kota Subulussalam, Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) setempat, menitip pesan agar Pnitia Seleksi (Pansel) bersikap profesional.
Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Subulussalam ini menyampaikan, terkait adanya seleksi terbuka pada jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, yang tengah berlangsung 8 hingga 30 September 2023.
"Kami sampaikan kepada Pansel penjaringan JPTP agar bekerja secara profesional terhadap penjaringan JPTP Sekda Kota Subulussalam," sampai Heri Mulyadi SE, yang mengaku sebagai Ketua Pospera Subulussalam, Rabu, (27/09/23).
Seperti isu yang kami dengar, lanjut Heri, di Kota Subulussalam saat ini beredar kabar bahwa Walikota setempat, tidak memberikan rekom/ijin tertulis bagi 2 (Dua) peserta dari 6 peserta yang ikut seleksi Jabatan Sekda tersebut.
"Artinya, pihak Walikota Subulussalam sudah memberikan tanda-tanda bahwa seleksi ini hanya dikhususkan kepada pejabat ASN orang-orang dia atau kepada ASN yang pro terhadap dirinya saja," lanjut Heri.
Ditambahkannya, Untung saja syarat tersebut, tidak menjadi hal yang mutlak diberlakukan walaupun panitia lokal sudah mencantumkan syarat itu di pengumuman.
"Kami menilai, terlihat jelas bahwa pihak Walikota sudah terlihat tidak netral. Seharusnya yang namanya lelang jabatan terbuka, Walikota memberikan ijin kepada semua pejabat ASN yang ingin mengikuti, karena ini menyangkut dengan karir mereka kedepan," tambah Heri.
Masih kata Heri, pihaknya mengkhawatirkan dengan keadaan itu, padahal kita mengetahui bersama bahwa jabatan Walikota Subulussalam akan berakhir sekira 3 (Tiga) Bulan lagi.
"Dengan Adanya settingan dari awal semacam ini dari pihak Walikota terbukti ada peserta yang akan dititip untuk diloloskan sedangkan yang lainnya seolah-olah mendaftar tapi hanya sebagai persyaratan saja agar lelang jabatan bisa segera berlangsung untuk dilaksanakan," Tingkatan Heri.
Masih dengan Heri, Untuk itu kami dari organsasi masyarakat Pospera di Kota Subulussalam agar dalam penilaian tim Pansel yang diketuai oleh Asisten 3 Pemerintah Aceh Dr H Iskandar AP S.Sos M.SI dapat bekerja secara profesional dengan mencari sosok calon Sekda yang kredibel.
Sebaliknya, Bukan sosok yang dititip oleh pejabat tinggi di Subulussalam. Bukan sosok yang jabatannya lompat sana-lompat sini. Karena dekat dengan penguasa secara mudah mendapatkan posisi/jabatan dan kenaikan eselon.
Heri pun berharap, sosok yang menjadi Sekda Kota Subulussalam memiliki track record yang jelas baik dari segi pendidikan, pengalaman kerja, kepangkatan, dan punya ilmu yang matang dalam manajemen pemerintahan agar kedepan Sekda Kota Subulussalam dapat menjadi Sekda yang mampu melakukan tata pemerintahan yang baik dan tertib dalam manajemen dan faham akan administrasi pemerintahan.
"Bukan seperti yang sekarang penuh dengan kesemberautan, sesama pejabat saling tuding dan menyalahkan. Sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi korban, hampir saja RSUD dan Pemerintahan di Desa lumpuh Karena manajemen pemerintahan yang amburadul saat ini," pungkas Heri. (Juliadi)
