Jakarta,– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Operasi tersebut akan berlangsung selama 211 hari.
Hal ini disampaikan oleh Karodalops SOPS Polri Brigjen. Pol. Endi Sutendi dalam talkshow Polri Presisi bertema “Polri Gelar Operasi Mantap Brata Untuk Pengamanan Pemilu 2024” di Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Jl. Epicentrum Boulevard Barat, Karet Kuningan, Jakarta, Selasa (12/09)
Endi Sutendi mengatakan, Operasi Mantap Brata akan dijalankan secara terstruktur dan masif, yakni personel dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polres jajaran akan turun langsung mengawal jalannya pemilu.
“Ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan operasi tersebut. Mereka akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” ujar Endi Sutendi.
Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Polri akan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bawaslu dan KPU untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu. Kami juga akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemilu,” kata Endi Sutendi.
Endi Sutendi menambahkan, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri. Sebanyak sebelas satuan kerja Polri akan mendukung pelaksanaan operasi tersebut, Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divisi humas Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hubinter Polri, Srena Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri.
Dalam mengantisipasi potensi kerawanan selama pelaksanaan Pemilu, Polri telah membentuk sejumlah Satuan Tugas (Satgas). Di tingkat Mabes Polri, terdapat 9 Satgas yang terdiri dari Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti-teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas, dan Satgas Banops.
Sementara itu, di tingkat Polda (Kepolisian Daerah), terdapat 7 Satgas yang meliputi Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.
Ditingkat Polres (Kepolisian Resort), ada 6 Satgas yang terdiri dari Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.
Endi Sutendi mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk mengawal Pemilu 2024. Segala bentuk potensi konflik harus segera diredam. TNI dan Polri bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat.
“Polri melakukan ‘cooling system‘ dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibnas tetap kondusif,” pungkas Endi Sutendi. (tim/red)
