Jawa Timur – Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri (Satgassus Pencegahan Korupsi Polri) meningkatkan upaya untuk mencegah korupsi dalam program pupuk subsidi dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Peran serta pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi merupakan keniscayaan, oleh karena itu program seperti ini diharapkan akan efektif mengurangi terjadinya penyelewengan dalam program pupuk subsidi maupun tata kelola keuangan BUMD,” kata anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Yudi Purnomo dalam keterangannya, Jumat (27/10/2023).
Yudi menekankan bahwa acara ini adalah bukti nyata dari komitmen Polri dalam mencegah korupsi dengan presisi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada peserta, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pangan dan keuangan daerah, dalam mencegah praktik korupsi, meningkatkan sistem, dan mengurangi risiko korupsi.
Yudi menyampaikan itu dalam acara diskusi yang diadakan di Aula Hayam Wuruk Setda Jatim. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemrov Jatim), Kementerian Pertanian (Kementan), dan PT Pupuk Indonesia.
Para pembicara yang ahli dan berpengalaman membagikan wawasan mereka untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif di antara peserta.
Pada hari pertama, para pembicara terkemuka termasuk Herry Muryanto dari Satgas Pencegahan Korupsi Polri, Kombes Farman dari Direktorat Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur, Dydik Rudy Prasteya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Gusrizal.
Lalu, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan Yanti Ermawati, Koordinator Pupuk Subsidi Kementan. Diskusi ini dimoderatori dengan cakap oleh Hotman Tambunan, Ketua Tim Pencegahan Korupsi Bidang Pangan Polri.
Hari kedua menampilkan para pembicara seperti Novel Baswedan dari Deputi Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri, Jehezkiel Devy Sudarso dari Sekretaris Provinsi Jawa Timur, Muhammad Gunawan Saleh dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan Jawa Timur.
Lalu Eko Susetyono, Direktur Manajemen Risiko di PT Bank Pembangunan Jawa Timur. Herbert Nababan, Wakil Ketua Tim Bidang Pangan Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, memandu diskusi pada hari tersebut.
Peserta acara melibatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berbagai kabupaten/kota. Fokus diskusi ini adalah pada BUMD yang beroperasi di sektor-sektor strategis seperti perbankan dan penyediaan air minum.
(Tim/red)
