Aceh Selatan - Srikandi asal Aceh Aceh Selatan, yang bernama Cut Sri Mainita, kelahiran Tapaktuan berprofesi sebagai pengusaha ini, ikut ambil bagian maju sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan satu (1) Propinsi Aceh dari partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Cut. Sri Mainita, Kepada Media Barsela24news.com, Kamis (31/11/2023) Mengatakan, kenapa dirinya harus ikut maju dalam Pemilu ini, karena Perempuan harus Bangkit dari segala persepsi yang selama ini menganggap perempuan itu "Lemah " Karena bagi setiap perempuan di Indonesia sesungguhnya perspektif kesejahteraan selalu diterjemahkan secara sederhana melalui lima output.
"Adapun output pertama (1) adalah, memiliki hak yang sama untuk mempunyai “suami” yang memiliki pekerjaan berkelanjutan, kedua (2) bisa memiliki hak yang sama untuk “sehat” dan “berpendidikan” dalam menjalankan dan mendukung berbagai tugas-tugasnya sebagai perempuan dan seorang istri, ke tiga (3) memiliki “jaminan” serta akses nutrisi sehat yang cukup sejak ketika sedang “mengandung” seorang anak hingga anak tersebut lahir, tumbuh dan berkembang, ke empat (4) bisa memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal finansial dari setiap lembaga keuangan dalam mendukung berbagai aktifitas kewirausahaan dan yang kelima (5) bisa memiliki hak yang sama untuk turut serta berpolitik dan berpartisipasi dalam mensejahterakan bangsa dan negara Republik Indonesia," Pungkasnya
Menurut Cut. Eri, di dalam berbagai literasi terutama yang banyak di adopsi oleh berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia, kesejahteraan bagi rakyat masih saja di implementasikan melalui patron politik sentralistik (top-to-down). Basis rencana pembangunan ekonomi jangka panjang model sentralistik ini kemudian memiliki dampak sangat “dominan” di ibukota negara sebagai satu object-lanscape yang paling diuntungkan.
Dengan demikian di seluruh level infrastruktur pembangunan ekonomi seperti; sektor pendidikan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk di wilayah sentral (ibukota negara) akan berkembang dengan cepat dan masif. Percepatan tersebut akan di ikuti dengan tingginya “laju” angka migrasi penduduk dari wilayah pedesaan menuju ibukota, karena memang pada dasarnya patron program sentralistik akan mengakomodir seluruh peluang kesejahteraan ekonomi yang tersentral, dalam kondisi ini masyarakat dihadapkan pada “tidak” adanya peluang kerja yang kompetitif untuk meningkatkan taraf hidup individu di daerah selain bermigrasi menuju ibukota sebagai object-lanscape sistem politik sentralistik tersebut.
Sementara peningkatkan kesejahteraan ekonomi individu masyarakat di wilayah rural (pedesaan) hingga kini tetap berada di titik staknan.
Bercermin dari kondisi tersebut tentunya dibutuhkan perubahan konsepsi kerangka pikir dan yang paling ideal untuk di implementasikan oleh setiap partai politik dalam merekonstruksi jenjang karir politik secara dinamis dan berkelanjutan adalah dengan mulai menggunakan penerapan pendekatan strategi yang berbeda, yaitu bottom-to-up modelling, karena sesungguhnya pekerjaan rumah (PR) besar tentang mensejahterakan rakyat Indonesia melalui partisipasi sistem politik demokrasi di Indonesia saat ini mayoritas berada pada level bottom to up (RT/Desa – Kecamatan – Kota/ Kabupaten). Kata nya.
Sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Nomor urut 6, Daerah Pemilihan 1 Provinsi Aceh mewakili Partai Nasional Demokrat (NASDEM), diri nya memiliki ketertarikan untuk dapat mengaplikasikan model pendekatan strategi ini, dan jika saya dipercaya oleh rakyat serta “terpilih” menjadi anggota legislatif, maka saya akan menjunjung tinggi tanggung jawab moral untuk mengakselerasikan percepatan berbagai kegiatan pembangunan kesejahteraan ekonomi yang berbasis bottom-to-up sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi ketimpangan kesejahteraan ekonomi individu antara masyarakat top (perkotaan) dan bottom (pedesaan).
Dengan demikian berbagai program kesejahteraan strategis yang bersifat kolaboratif dan bersinergi tidak lagi menjadi konsumsi utama pemerintah pusat namun menjadi fondasi utama program pada level pemerintahan desa yang disesuaikan dengan geografi, demografi dan masalah yang timbul dari masing masing desa.
Masih dalam keterangan cut Eri, Berbagai program pemberdayaan kepemudaan, perempuan dan masyarakat millenial dengan demikian menjadi penting untuk diperjuangkan inisiasinya sebagai satu gambaran utuh tentang berbagai cara dalam memerankan pemuda, perempuan dan masyarakat millenial sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, yang secara realistis dapat di implementasikan melalui penciptaan dan peningkatan berbagai program dan kegiatan enterpreneurship kepemudaan, perempuan dan masyarakat millennial melalui pemaksimalan peran kelembagaan dari setiap desa di Indonesia.
Peningkatan angka enterpreneurship tersebut secara signifikan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan ikut memberikan peluang dalam menghadapi persaingan pada level masyarakat ekonomi ASEAN.
Harapannya, Seluruh program tersebut tentunya wajib didukung dengan penyediaan pembangunan infrastruktur dasar yang mewadahi seluruh kegiatan yang bersifat partisipatif, kolaboratif, sinergi dan inovatif agar seluruh komunitas pemuda, perempuan dan masyarakat millenial dapat bergerak bersama dalam memberikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan melahirkan “partisipasi produktif” melalui berbagai “aktifitas” yang dapat membangkitkan semangat untuk “ikut-serta” dalam mengembangkan tujuan bersama dalam merekonstruksi berbagai permasalah sosial. tutupnya ( Tini)
