Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan pengembangan desa wisata akan menjadi salah satu program prioritas tahun 2024.
Program Prioritas ini untuk memajukan sektor pariwisata di tingkat desa, menciptakan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan serta mendukung pembangunan di daerah terpencil.
"Program prioritas Kemendes PDTT pada 2024 adalah di sektor sarana prasarana desa wisata senilai Rp 24,6 miliar, kemudian untuk pengendalian penggunaan dana desa sebesar Rp 4,5 miliar." tegas Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR dengan agenda Rapat Evaluasi Anggaran 2023 hingga 31 Oktober 2023, Selasa (28/11/2023).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae itu, Gus Halim juga memaparkan sejumlah program kerja tahun 2024.
"Tahun 2024, Kementerian Desa dapat pagu anggaran Rp2,76 Triliun. Ini sudah agak turun dibandingkan pagu alokasi 2023," kata Gus Halim.
Anggaran tersebut terdiri dari alokasi untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 667 miliar dan program daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi sebesar Rp 2,09 triliun.
Berikutnya, lanjut Gus Halim menjabarkan pemanfaatan anggaran untuk program Pasar Prukades di Kawasan Perdesaan sebesar Rp 3,34 miliar, program peningkatan akuntabilitas sosial dan kompetensi masyarakat Rp 60 miliar, serta perbaikan jalan di kawasan perdesaan Rp 1,76 miliar.
"Output prioritas tahun 2024 bisa dicermati dan didalami sebagaimana kita laporkan lengkap sebagaimana di lampiran laporan kami," kata Profesor Kehormatan Unesa ini.
Selain itu ada juga program yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp 337,55 miliar, terdiri dari program transformasi kampung terpadu (TEKAD) International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebesar Rp 132 miliar, dan program penguatan pemerintah dan pembangunan desa (P3PD) oleh World Bank sebesar Rp 205,5 miliar.
"Ini khusus daerah Indonesia Timur, Papua Maluku, NTT, Maluku Utara, Papua Barat. Ada 3 wilayah, beberapa provinsi karena Papua menjadi banyak," kata Gus Halim.
Menanggapi paparan Gus Halim, para anggota Komisi V DPR menyoroti penurunan pagu alokasi untuk Kemendes PDTT. Para legislator juga menilai, Program Desa Wisata pada tahun 2023 telah menunjukkan kesuksesan.
Maka dari itu, para anggota dewan meminta perlunya peningkatan dukungan untuk memastikan kelanjutan dan kemajuan program tersebut sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi lokal.
Turt hadir dampingi Gus Halim, Inspektur Jenderal Teguh, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPSM Lutfiyah Nurlaela dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT.
(Tim/red)
