Jakarta - Memberikan kepercayaan kepada Desa dalam pengelolaan data sensus, mulai dari pendataan hingga pembaruan data dapat mengurangi beban pengeluaran negara hingga triliunan rupiah.
Selain itu, pemerintah dapat lebih fokus pada program-program pembangunan dan pemberdayaan Desa, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan dan pembaruan data.
Hal ini diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Pelaksanan Kegiatan pada Lokasi Beririsan Komponen 2 Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Redtop Hotel, Kamis (2/11/2023).
"Jika Desa diberikan kepercayaan untuk melakukan pengelolaan data, mulai dari pendataan sampai updating data dengan pendampingan serius dari BPS maka akan terjadi penghematan negara hingga Triliunan Rupiah karena tidak perlu lagi sensus melibatkan tenaga baru," kata Profesor Kehormatan asal UNESA ini.
Sensus nantinya, kata Gus Halim, cukup dilakukan oleh desa dengan didampingi oleh BPS. Keuntungannya sebagian Dana Desa bisa digunakan untuk itu, keuntungan kedua updating pasti lebih cepat apalagi dibangun sistem informasi Data yang mudah diimplementasikan.
Hal ini menjadi mudah karena updating data desa itu skalanya kecil. Contohnya, update data penduduk desa yang kisaran 5.000 jiwa lebih mudah ketimbang update data level kabupaten.
"Ketiga, jika percaya ke desa, seluruh program Pemerintah berikan ruang yang cukup bagi desa dengan monitoring, supervisi dan evaluasi dari Pemerintah Kabupaten dan semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah satukan dalam satu tarikan nafas di desa maka akan menghasilkan pola penanganan masalah yang sangat efektif," kata Gus Halim.
Gus Halim mengakui, berbagai masalah pembangunan, yang sering muncul bukanlah masalah pembiayaan, bukan masalah pihak yang mengerjakan tapi yang paling sering muncul dara tumpang tindih antara satu program dengan program yang lainnya
"Bersumber masalah tumpang tindih itu, yang pertama masalah data yang hingga hari ini Pemerintah belum miliki Satu Data," kata Gus Halim.
Gus Halim menuturkan, saat rapat bersama Presiden Joko Widodo diputuskan satu Data yang dipakai oleh seluruh Kementerian dan Lembaga yaitu Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi).
Kemendes PDTT juga mengajukan Data Desa yang dikerjakan selama ini. Meskipun banyak yang pesimis, Gus Halim berkeyakinan, jika berkaitan desa maka data yang valid dan terupdate sebaiknya dikelola oleh Desa itu sendiri.
Usulan ini, kata Gus Halim, memang mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah kalangan. Tapi kondisi ini sama dengan tahun 2015 saat Dana Desa pertama kali digulirkan. Namun, terbukti, Desa bisa mengelola Dana yang besar dan beri efek yang besar bagi pembangunan desa itu sendiri.
Selain urusan Data, urusan Orkestrasi juga menjadi satu masalah penting dalam pembangunan di Indonesia. Orkestrasi menjadi sangat penting agar berbagai kegiatan yang berdekatan bisa dikelola dengan baik sehingga difrensiasi antar satu kegiatan dengan yang lain bisa terpilah secara bagus.
"Orkestrasi menjadi salah satu kunci penting dalam percepatan pembangunan," kata Gus Halim.
Gus Halim mencontohkan, Porgram Bedah Rumah yang memang sejumlah pihak mengerjakannya, dari Pusat menggunakan APBN hingga level Kabupaten dengan APBD.
Yang bahaya, kata Gus Halim, jika Ruang Tamu menggunakan APBN dan Kamar Tidur gunakan APBD, dan ini ditemukan di sejumlah wilayah saat dirinya menjabat Ketua DPRD Jawa Timur.
Terkait Rakor pelaksanaan P3PD, Gus Halim mengatakan, Rakor ini sangat penting agar terbangun sebuah kesepahaman ketika ada program yang beririsan di dalam satu program.
"Saya berharap pola kerja, pola pengawasan bisa menjadi referensi kegiatan yang lain sehingga menjadi sebuah paradigma dalam manajemen pembangunan yang membutuhkan difersifikasi tegas untuk program yang beririsan," kata Gus Halim.
"Nantinya kita akan temukan efisiensi, efektifitas dan disitulah disebut keberhasilan pembangunan secara efektif dan efisien," tegas Gus Halim.
(Tim/red)
