Jakarta,- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bakal mempercepat revitalisasi wilayah transmigrasi yang terbengkalai. Selain itu juga memastikan pembenahan infrastruktur sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Untuk mempercepat revitalisasi, menteri yang akrab disapa Gus Halim tersebut berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Langkah ini juga diharap dapat memperjelas status dan tanggung jawab setiap wilayah transmigrasi.
"Saya sudah minta dukungan ke Pak Bas (Menteri PUPR) untuk merevitalisasi seluruh kawasan transmigrasi yang hampir setiap saya ke daerah transmigrasi selalu ada keluhan infrastruktur. Karena menjadi lahan menjadi wilayah yang tidak jelas statusnya," kata Gus Halim dalam Rapat Pimpinan Nasional Perhimpunan Anak Transmigran Indonesia (PATRI) di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Diketahui tanggung jawab wilayah transmigrasi masih tumpang tindih sampai saat ini. Masing-masing pemerintah baik pusat maupun daerah saling lempar tanggung jawab sehingga berujung tidak jelasnya pertumbuhan wilayah tersebut.
"Pemerintah daerah menganggap itu milik kewenangan kementerian pusat karena APBD-nya nggak cukup untuk memback-up kepentingan wilayah transmigrasi. Sementara kementerian sudah menganggap itu kewenangan pemerintah daerah," tutur Gus Halim.
Lebih lanjut Profesor Kehormatan UNESA ini juga memastikan kejelasan regulasi yang mengatur terkait wilayah transmigrasi. Tujuannya adalah semakin majunya wilayah tersebut dengan kewenangan yang semakin jelas sesuai dengan seharusnya.
"Saat ini fokus untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang hari ini tidak berpihak ke daerah transmigrasi baik yang baru maupun daerah transmigrasi yang sudah lama agar jelas tanggung jawab pemerintah mulai pusat, daerah provinsi maupun kabupaten/kota," lanjut Gus Halim.
Gus Halim menghadiri Rapat Pimpinan Nasional PATRI didampingi beberapa pejabat Kemendes PDTT, yakni Sekjen Taufik Madjid, Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Yusra, dan Direktur Pelayanan Investasi Supriadi.
Selain itu hadir Ketua Umum DPP PATRI Sunu Pramono Budi, GPH Suyoko M Hadikusumo sebagai salah satu sesepuh PATRI, Bambang Sulistyo selaku Ketua Panitia, dan para anggota PATRI dari berbagai provinsi.
(Tim/red)
