Jakarta,- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai informasi hoaks terkait kepemiluan, mengancam demokrasi. Pasalnya, banyak perpecahan terjadi di masyarakat hanya karena masyarakat menerima informasi hoaks kepemiluan secara mentah-mentah.
Bagja mencontohkan, suasana ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, masa pendukung salah satu paslon Gubernur, terdoktrin politik yang dibalut ayat agama, sehingga terjadi konflik sosial.
"Teman-teman mahasiswa harus berfikir rasional. Jangan 'kemakan' berita hoaks, sehingga memicu konflik sosial," kata Bagja dalam Konferensi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di gedung CSIS, Kamis (18/1/2024).
Terkait itu, mantan dosen hukum di Universitas Al Izhar tersebut meminta generasi muda untuk bekerja sama dengan Bawaslu dalam mengentas informasi haoks terkait pemilu.
Caranya, ungkap dia, dengan melaporkan kepada Bawaslu apabila menemukan informasi hoaks terkait kepemiluan. Sebab Bawaslu sudah menjalin kerja sama dengan stake holder terkait, semisal Kemenkominfo dan Platform Media Sosial.
"Laporkan kepada kami (Bawaslu) jika ada masalah terkait hoaks kepemiluan," serunya.
Pria jebolan S2 dari Belanda itu juga menjelaskan upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mengantisipasi maraknya informasi hoaks kepemiluan. Diantaranya Bawaslu membuat komunitas literasi digital bernama 'JARIMU AWASI PEMILU'.
Komunitas digital ini hadir sebagai solusi dalam melakukan pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu, dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu, serta tindak lanjut aduan konten disinformasi.
"Masyarakat bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk bergabung sebagai pengawas pemilu di ruang digital," pungkasnya.
(Rama A)
