Semarang, Jateng - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mendorong masyarakat agar terlibat dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Semarang.
Ia mengingatkan, masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dengan memanfaatkan aplikasi Laporan dan Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang (Lopissemar).
Melalui inovasi itu, dirinya juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa melaporkan temuan-temuannya terkait dugaan korupsi.
"Hal ini juga sebagai wujud atau upaya pemkot untuk mencegah korupsi di jajarannya, sekaligus menindaklanjuti adanya dugaan perkara korupsi," katanya usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi bersama KPK RI di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Wali Kota Semarang yang akrab disapa Mbak Ita itu menerangkan bahwa Pemkot Semarang juga sudah gencar melakukan sosialisasi kepada komunitas terkait pencegahan korupsi dengan aktif melakukan pengawasan kinerja jajarannya.
Selain itu, kata Mbak Ita, pihaknya juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meminimalisir perkara korupsi di Kota Semarang.
Sosialisasi juga dilakukan kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sekolah, hingga komunitas seni, seperti Dewan Kesenian Kota Semarang.
“Kami juga berharap komunitas seni seperti Dewan Kesenian Kota Semarang bisa ikut mengedukasi masyarakat, karena tahun lalu ada pentas-pentas seni. Salah satunya juga terkait dengan gerakan dan edukasi antikorupsi,” tutur Wali Kota Semarang
Dirinya berharap, dengan upaya ini Kota Semarang bisa menjadi contoh kota antikorupsi. Selain itu, diharapkan masyarakat ikut terlibat, meski tidak diminta pun masyarakat bisa ikut mengawasi.
Sementara itu, Kasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI, Rino Haruno menerangkan, jika pihaknya kini tengah menyusun indikator-indikator penjagaan korupsi melalui FGD di kabupaten/kota.
Ia mengakui peran masyarakat sangatlah penting untuk pencegahan korupsi. Ia berharap seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) bisa terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi.
“Kita menyusun indikator, bagaimana penjagaan korupsi tidak hanya di sistem saja, tetapi juga ada peran serta masyarakat dan penanaman nilai integritas di kabupaten-kota,” ucap Rino Haruno (KW-036/Red)
