Jambi,- Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono dampingi Menteri ATR/BPN RI Agus Harimurti Yudhoyono konferensi pers Mafia Tanah di Aula Lantai III Gedung Siginjai Wirabakti Polda Jambi, Selasa (25/6/2024).
Pelaksanaan konferensi tersebut adalah untuk memaparkan hasil ungkap kasus pertanahan yang ada di wilayah Provinsi Jambi.
Pada kesempatan tersebut Kapolda Jambi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Menteri ATR/BPN RI Agus Harimurti Yudhoyono dan menjelaskan bahwa konferensi pers hari ini merupakan ungkap kasus pertanahan di Provinsi Jambi
"Kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini kedatangan Bapak menjadi energi baru untuk penanganan kasus-kasus mafia tanah di Provinsi Jambi bisa ditangani dengan baik. Mafia tanah sangat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi di Provinsi Jambi sehingga memang harus kita berantas bersama-sama," ucap Kapolda Jambi.
Usai sambutan dari Kapolda Jambi dilanjutkan dengan paparan dari Menteri ATR/BPN RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyampaikan 3 kasus yang berhasil ditangani oleh Provinsi Jambi.
"Saya datang pertama kali ke Provinsi Jambi sebagai Menteri dan disambut sangat baik kemudian saya juga tadi telah datang ke Kel. Sijenjang kecamatan Jambi Timur dan menyerahkan sertifikat kepada warga disana. Kegiatan pres release ini juga merupakan komitmen bersama karena langsung dihadiri oleh Kapolda Jambi bersama Gubernur Jambi," Menteri AHY.
Menteri AHY juga menyampaikan kasus mafia tanah yang berhasil diselesaikan oleh Provinsi Jambi yaitu terkait kasus di Kab. Tebo Kec. Muaro Tabir tentang jual beli sertifikat palsu dengan kerugian 1 triliun, di Kab. Muaro Bungo tentang menguasai tanah orang lain dan memalsukan sertifikatnya dengan kerugian 211 juta rupiah dan di Kab. Batanghari tentang menguasai tanah orang lain dan memalsukan sertifikatnya dengan kerugian 37 Miliar.
"Sebelum mengakhiri penyampaian saya hari ini, perlu saya tekankan kepada seluruh masyarakat agar yang belum memiliki sertifikat tanah segera dibuat sertifikatnya. Jika sudah membuat sertifikat jangan sembarangan dititipkan dan dipinjamkan kepada siapapun, amankan dengan baik, kemudian Jangan telantarkan tanah, lakukan pemasangan patok batas dan jika telah semua dilakukan segera laporkan ke kantor satgas anti mapia tanah," pesan AHY.
Hadir pada kegiatan tersebut Gubernur Jambi Al Haris, Dirjen PSKP ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono, Staff Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang Irjen Pol Widodo, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Brigjen Pol Arif Rachman, Kakanwil ATR/BPN Prov. Jambi Agustin Iterson Samosir, dan Kakanwil ATR/BPN Kota Jambi, Hary Susetyo.
