Jakarta,- Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 28 Juni 2024. Pertemuan Presiden dengan Ketua dan 8 Wakil Ketua MPR tersebut digelar dalam rangka forum konsultasi yang membahas sejumlah hal.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menegaskan pentingnya komunikasi antarlembaga untuk membangun sinergi nasional.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya komunikasi antarlembaga negara untuk membangun sinergi nasional, untuk menjaga agar Indonesia selalu kokoh dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu,” ujar Mensesneg.
Selain itu, pertemuan juga membahas rangkaian acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI pada tahun ini. Presiden menyampaikan bahwa sidang-sidang terkait peringatan tersebut akan digelar seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa sidang-sidang dalam Peringatan Kemerdekaan HUT RI agar tetap seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2025,” jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa tata upacara militer Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan peserta terbatas. Pada saat yang sama, akan diselenggarakan juga upacara di Istana Merdeka, Jakarta.
“Perihal undangan pimpinan MPR RI kepada Bapak Presiden untuk hadir pada Peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2024 malam di Jakarta, Presiden menyatakan akan mengatur waktu untuk bisa hadir,” tandas Mensesneg.
Dalam pertemuan konsultasi tersebut hadir Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, beserta 8 Wakil Ketua MPR RI, yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Muhammad Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, Muhammad Amir Uskara, dan Fadel Muhammad, serta Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah.
Sementara itu, hadir mendampingi Presiden Jokowi yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
