Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk menggerakkan seluruh komponen PKK di daerah. Ia mengibaratkan TP PKK sebagai sebuah mesin sosial yang sangat besar dan berpengaruh, sehingga perlu diberdayakan secara optimal.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Pelantikan Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Aceh dan Pj. Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sekaligus Pengukuhan Pj. Ketua Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Aceh dan Pj. Ketua Pembina Posyandu Provinsi Kepulauan Babel di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (30/8/2024).
Adapun Pj. Ketua TP PKK Provinsi sekaligus Pj. Ketua Pembina Posyandu Provinsi Aceh yang dilantik yaitu Safriati Safrizal. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Babel yang dilantik yaitu Dya Sugito. Kepada keduanya, Mendagri kembali menekankan, keberadaan PKK sangat potensial untuk membuat perubahan, termasuk sebagai mitra strategis dalam membantu pelaksanaan program-program pemerintah.
“Saya sering menyampaikan dalam acara-acara PKK, saya ulangi lagi sedikit saja, dan jangan bosan yang sudah pernah mendengar, karena Ibu Sugito baru mendengar, PKK ini adalah salah satu mesin sosial yang terluas di Indonesia,” katanya.
Meskipun PKK bukan merupakan bagian dari struktur pemerintahan, kata Mendagri, PKK telah menjadi bagian dari organisasi massa dan organisasi masyarakat yang telah bekerja melaksanakan 10 program pokok. Selain itu, PKK juga menjadi bagian penting di daerah mengingat pengurus atau ketuanya rata-rata merupakan istri kepala daerah.
“Kepala daerah itu adalah pemegang kekuasaan administrasi pemerintahan tertinggi daerah masing-masing. Itu memiliki power, mulai dari membuat regulasi, menentukan pejabat, mutasi, promosi, dan lain-lain. Dan juga memiliki sumber daya, penguasa APBD, [karena] anggaran terbesar di daerah itu adalah APBD,” ungkap Mendagri.
Apalagi sebagai orang terdekat, Ketua TP PKK tentunya lebih mengetahui kondisi psikologis kepala daerah secara lebih mendalam. Dengan begitu, Ketua TP PKK dapat memberi masukan di waktu yang tepat guna mendukung tugas-tugas kepala daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
“Itulah peran dari pada Ketua Tim Penggerak PKK dengan posisinya sebagai pendamping kepala daerah. Inilah menurut saya kenapa filosofinya kenapa dipilihkan Ketua Tim Penggerak PKK itu adalah istri kepala daerah,” ujar Mendagri.
Ia pun mengingatkan, eksistensi TP PKK di masing-masing daerah sangat bergantung pada kepemimpinan Ketua TP PKK. Dalam konteks ini, kemauan dan keterampilan dari para pimpinan TP PKK menjadi faktor penting.
“Suatu organisasi itu sangat ditentukan oleh leader, makanya ada pelajaran leadership, kepemimpinan, sangat ditentukan leader-nya mau membawa ke mana organisasi itu. Mau dibuat diam juga bisa, mau dibuat reguler-reguler saja, biasa-biasa saja bisa, mau dibuat melompat dan berkiprah juga sangat bisa,” tandasnya.
Mendagri meyakini, jika seluruh komponen PKK digerakkan, maka akan menghasilkan daya dobrak dan dorongan yang luar biasa bagi masyarakat. Untuk itu, ia meminta agar para Pj. Ketua TP PKK Provinsi yang baru dilantik dapat memainkan perannya dengan baik demi kepentingan publik yang lebih luas.
