Aceh Utara | Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 353 Tahun 2024 tentang rincian alokasi Insentif Fiskal Tahun 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat tanggal 1 September 2024, Aceh Utara gagal peroleh Dana Insentif Fiskal (DIF).
Data yang diperoleh media ini, dalam Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 353 Aceh Utara hanya menerima DIF kategori Percepatan belanja daerah sebesar Rp 6.16.202. rabu (4/9/2024)
Sedangkan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan Ekstrim, kategori kinerja penggunaan Produk dalam negeri dan kinerja penurunan Stunting perolehan nihil.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Jamaluddin menilai selama ini Pj Bupati Aceh Utara telah membohongi masyarakat terhadap berita -berita dan sejumlah penghargaan yang diperoleh pemerintah Aceh Utara.
‘Kalau Pj Bupati mengklaim bahwa angka kemiskinan Ekstrim terus menurun, mengapa Pemerintah daerah tidak menerima insentif fiskalnya, artinya pemerintah telah melakukan pembohongan Publik” katanya
“catatan saya pada Mei 2024 Aceh Utara menerima Serambi Award 2024 karena dinilai sukses mengurangi angka kemiskinan ekstrem yang diterima Penjabat Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar, MSi, diwakili oleh Pj Sekda Dayan Albar, SSos, MAP.
Pada Februari 2024, Pemerintah Aceh Utara Merilis Mengklaim bahwa angka kemiskinan ekstrem terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Bahkan pada akhir tahun 2023 jumlah penduduk dengan kategori kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,52 persen atau turun menjadi 3.350 jiwa berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada akhir Februari 2024.
Data tersebut juga didasarkan pada hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan kemudian dilakukan analisis secara komprehensif oleh Satgas Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Satgas Pengelola Data P3KE) di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Lanjutnya April 2024 Pj Mahyuzar mengklaim penurunan angka stunting 13,1 persen berdasarkan hasil survei terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
“Nah kita sama-sama tahu bahwa Pj mahyuzar merupakan Direktur Teknologi Informasi dan Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, arti selama ini kehadiran dia di aceh utara tidak memberikan dampak bahwa orang pusat hanya Omdo (omongan doang) untuk turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim” ucap jamal
“Kami berkesimpulan bahwa data yang dikeluarkan terkait penurunan stunting dan kemiskinan Ekstrim Pemerintah Aceh Utara memberikan data “palsu” sehingga masyarakat terkecoh dengan kinerja pemerintah saat ini” tutupnya.(alman)
