LABUAN BAJO - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar workshop fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, Selasa (3/9/2024) di Zasgo Hotel Labuan Bajo.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB. Chaerul Dwi Sapta mengawali pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan menyampaikan laporan mengenai workshop tersebut yang merupakan bagian dari upaya Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam mendukung harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
“Tujuan utama dari kegiatan ini untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran program penurunan stunting tahun 2024 dan 2025,” ujar Chaerul.
Workshop tersebut melibatkan berbagai narasumber dari pemerintah pusat dan 38 provinsi, serta peserta yang bergabung secara daring melalui ZOOM Meeting. Acara ini juga memfokuskan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi yang dirancang untuk memastikan efektivitas intervensi layanan terhadap sasaran prioritas stunting.
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiscus Sales Sodo, selaku tuan rumah, turut menyampaikan sambutannya. Ia mengatakan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia serta mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam mendukung upaya penurunan stunting.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud memberikan arahan penting dalam workshop ini. Restuardy menekankan bahwa meskipun prevalensi stunting nasional telah menurun sebesar 9,3% poin dalam lima tahun terakhir, penurunan tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan.
“Kita perlu melanjutkan upaya ini dengan komitmen yang lebih besar. Tahun 2025 adalah tahun strategis, dan kita harus memastikan bahwa semua sektor berperan aktif dalam penanganan stunting,” tegas Restuardy.
Ia juga menggarisbawahi pencapaian dalam penurunan prevalensi stunting yang satu setengah kali lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. Restuardy menambahkan bahwa evaluasi kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa 35 provinsi telah berhasil melaksanakan aksi konvergensi dengan 11 provinsi mencapai penurunan lebih dari 10%.
Restuardy juga mengingatkan tentang pentingnya integrasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan RENJA OPD, serta pemanfaatan dana desa dan sumber pembiayaan daerah lainnya.
“Efektivitas penurunan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor yang terintegrasi dan selaras dengan mekanisme perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga pusat,” ujarnya.
Acara workshop diakhiri dengan sesi dialog yang dipandu Koordinator Substansi Kesehatan Kemendagri Arifin Hutagalung. Dialog ini menghadirkan berbagai pembicara dari BKKBN, Kemendes, Kemenkeu, Kemenkes, dan Bappenas, yang membahas berbagai aspek terkait pemanfaatan dana, integrasi perencanaan, dan dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting.
Melalui workshop tersebut, diharapkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, dapat lebih bersinergi dalam mengatasi masalah stunting dan mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Pemerintah melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berkomitmen untuk terus mendukung dan memantau pelaksanaan program-program ini agar hasil yang optimal dapat tercapai.
