Jakarta - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) meluncurkan gerakan Pilkada Lestari untuk menyambut Pilkada Serentak 2024. Peluncuran dilakukan dalam agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Aula Yayasan Pamentas, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 September 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui KPU Jawa Barat yang diwakili Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Hedi Ardia, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh KPU kabupaten/kota se-Indonesia untuk mengurangi Alat Peraga Kampanye (APK) dalam masa transisi kepemimpinan daerah.
"Kita harus merancang bagaimana kampanye itu ramah lingkungan di seluruh Indonesia. Bukan hanya Pilkada yang kita rumuskan, namun Pilpres dan Pileg juga ke depannya akan kita tegaskan," kata Hedi dalam peluncuran tersebut.
Menurutnya, perlu ada pembiasaan dan pengawalan dari masyarakat sipil dan organisasi lingkungan sehingga para calon kepala daerah teredukasi untuk melakukan kampanye ramah lingkungan. Harapannya, lanjut Hedi, diskusi ini melahirkan konsep yang dapat dijalankan oleh KPU.
Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar mengapresiasi gerakan Pilkada Lestari yang digagas PP KAMMI. Berdasarkan catatannya, Pilpres dan Pileg 2024 lalu menyisakan sampah APK sebanyak 390 ton. Novrizal pun mengingatkan sejumlah ancaman krisis seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah mengungkapkan Pilkada Lestari bukan hanya gerakan mahasiswa, melainkan juga didasari oleh keimanan. Jundi meminta seluruh kader KAMMI di Indonesia berkonsentrasi mengawal isu lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Seluruh kader KAMMI dalam setiap gerakannya harus fokus mengawal Pilkada Lestari," kata dia.
Gerakan pilkada lestari, merupakan gerakan untuk penyadaran mengenai sampah APK, bukan hanya soal mengurangi limbah tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya keberlanjutan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, gerakan ini menjadi langkah penting menuju sistem pemilihan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan.
Ketua bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Furqon menyampaikan gerakan ini mendorong peserta Pilkada 2024 harus memiliki perencanaan dan pengelolaan alat peraga kampanye yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini penting untuk mengurangi dampak pemilihan terhadap kesehatan bumi dan manusia. Langkah tersebut dapat dimulai sejak awal.
"Mulai sejak pembuatan desain dengan bahan yang mudah didaur ulang seperti kertas daur ulang atau bahan organik serta penggunaan tinta dan bahan baku yang ramah lingkungan. Penerapan standar ini membantu pengelolaan sampah dan mendorong inovasi di industri percetakan," ucap Furqon.
Furqon berharap dengan adanya gerakan Pilkada Lestari ini, masalah sampah dan limbah atribut kampanye, termasuk logistik pemilu, harus direspons serius oleh semua pihak lantaran berpengaruh pada perubahan iklim di Indonesia. Sebagai contoh, pembuatan kertas memerlukan energi signifikan, terutama dari sumber fosil yang berkontribusi pada emisi karbon. Setiap ton kertas yang diproduksi dapat menghasilkan sekitar 1 ton karbondioksida atau CO2.
"Kemudian limbah kertas ketika tidak didaur ulang dan berakhir di TPA, dapat menghasilkan metana atau CH4 sebagai gas rumah kaca. Proses dekomposisi kertas di TPA melepaskan metana 25 kali lebih kuat dari CO2 dalam efek pemanasan global. Pada Pemilu 2024, menurut laporan KLHK, ada sekitar 260 juta kertas suara yang digunakan. Banyaknya kertas suara dan materi kampanye membuat volume limbah kertas yang dihasilkan sangat besar," ujarnya.
Laporan: Redaksi
