Jakarta,- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya, menegaskan pentingnya mempertahankan industri tembakau sebagai bagian dari identitas nasional. Hal itu disampaikan Willy dalam diskusi Forum Legislasi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen.
Diskusi dengan tema “Menilik Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dan Dampaknya Terhadap Industri Tembakau” ini diselenggarakan di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Dalam sambutannya, Willy menyatakan bahwa industri tembakau tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari ekosistem nasional yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari petani hingga industri ritel. Ia menyebut tembakau sebagai simbol identitas nasional yang harus dipertahankan di tengah pesatnya industrialisasi dan kesulitan lapangan pekerjaan.
“Kalau kita tidak memiliki keberpihakan terhadap tembakau sebagai identitas nasional, apalagi di tengah industrialisasi yang gila-gilaan dan susahnya lapangan pekerjaan, kita mau ngapain?” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan terkait tembakau seharusnya mempertimbangkan ekosistem yang terlibat secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
Willy juga mengingatkan agar pembuatan kebijakan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, serta menggunakan solusi win-win yang melibatkan berbagai pihak. "Kita butuh solusi triple win, tidak hanya satu atau dua pihak yang diuntungkan, tetapi juga secara strategis lingkungan dan ekosistem yang lebih luas," tambahnya.
"Kita butuh solusi triple win, tidak hanya satu atau dua pihak yang diuntungkan, tetapi juga secara strategis lingkungan dan ekosistem yang lebih luas”
Selain itu, Willy menyoroti ketidakadilan yang dirasakan oleh industri tembakau, terutama dalam hal kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara yang tidak dibarengi dengan kebijakan yang adil. Ia mencontohkan larangan merokok di beberapa tempat yang dirasa tidak mempertimbangkan kepentingan para pembayar pajak terbesar, yaitu para produsen dan konsumen tembakau.
Forum ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi IX DPR RI seperti Yahya Zaini, Nurhadi, dan Nur Nadlifah, serta tokoh industri terkait, seperti Sudarto AS (Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI) dan Fabianus Bernadi (Ketua Umum Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia/AMLI). Mereka mendiskusikan dampak dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang sedang digodok, serta upaya mempertahankan keberlangsungan industri tembakau di Indonesia.
Diskusi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri tembakau, sekaligus memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem industri tersebut.
(ssb/rdn)
