Jakarta - Wacana tentang rencana masuknya tiga kader PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet mendapat tanggapan dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG). Melalui Koordinator Nasional ARPG Syafrudin Budiman SIP mengatakan perlu dipertimbangkan lagi usulan masuknya PDIP dalam Kabinet Prabowo-Gibran.
Namun, Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) tidak menolak tiga kader PDIP masuk ke kabinet. Baik itu Abdullah Azwar Anas, Olly Dondokambey dan Budi Gunawan. Atau bahkan ada nama lain MH. Said Abdullah, Effendi Simbolon atau ada nama lain.
"Sebaiknya dipertimbangkan ulang jika PDIP masuk dalam kabinet dan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. ARPG tidak menolak sebab itu hak preogratif presiden terpilih, namun menyarankan PDIP tidak perlu masuk di kabinet," kata Syafrudin Budiman melalui rilis media, Sabtu (12/10/2024) di Jakarta.
Menurut Gus Din sapaan akrabnya, masuknya PDIP dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah solusi politik utama. Bagaimanapun Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah solid mendukung Prabowo-Gibran.
"Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih sebaiknya mengkonsultasikan wacana PDIP bergabung di pemerintahan. Apakah partai politik menolak atau tidak, nantinya pasti akan dibahas penuh pertimbangan," jelasnya.
PDIP sebagai kekuatan politik yang gagal dalam Pilpres 2024 bisa berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang. Bagaimanapun Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu juga diawasi dari luar dan perlu di kontrol kebijakannya.
"Kalau PDIP bergabung di pemerintahan, apalagi PKS, Nasdem dan PKB sudah bergabung siapa yang akan menjadi penyeimbang. Apakah relawan Prabowo Gibran termasuk ARPG menjadi penyeimbang, kan tidak mungkin," tukas Gus Din.
Kata aktifis dan tokoh pergerakan mahasiswa 1998 ini, Prabowo-Gibran harus lebih fokus memenuhi janjinya dalam program prioritas dan jangka panjang. Dengan didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan para Relawan Prabowo Gibran, jalannya pemerintahan akan berjalan efektif.
"Banyak janji-janji dan Program Prabowo-Gibran yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja dan 1 tahun berjalan. Tentu janji program seperti program stunting makan siang gratis dan start up Milenial UMKM menjadi prioritas," tandasnya.
Selain itu ada program pembangunan Puskesmas di daerah-daerah pelosok, Pengentasan kemiskinan dan penyerapan kerja mandiri menjadi prioritas. Hal inilah kata Gus Din yang lebih diutamakan daripada merangkul PDIP dalam pemerintahan.
"Wacana masuknya PDIP jika direalisasikan, akan menjadi api dalam sekam bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan bisa menjadi duri dalam daging," pungkas Gus Din Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP 08) ini.
Laporan : Redaksi
