Jakarta,- Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik versi 6.0, sebagai bagian dari langkah strategis dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peluncuran tersebut dilakukan bersamaan dengan acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.
“Dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan adalah melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” ucapnya.
Presiden berharap katalog elektronik versi 6.0 tersebut dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara menghimbau kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan katalog tersebut yang mulai dapat digunakan di awal tahun 2025.
“Semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai 1 Januari 2025. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20 sampai 30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40 persen sampai 50 persen,” tambah Presiden.
Dalam arahannya, Presiden juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan ekonomi nasional dengan mengacu pada incremental capital output ratio atau ICOR. Menurut Presiden, berdasarkan penilaian tersebut, nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih tinggi dari beberapa negara tetangga.
“Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini, ketidakefisienan ini dapat kita kurangi,” katanya.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo kembali mengapresiasi upaya seluruh pihak yang telah mendorong upaya efisiensi kinerja dengan menghadirkan katalog elektronik versi 6.0. Selain itu, Presiden juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan pengelolaan dan kepemimpinan yang baik.
“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan, manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkasnya.
Laporan : Redaksi
