Lombok Timur, NTB - Wacana revisi pelaksanaan pilkada langsung atau (proporsional terbuka) menjadi pilkada tidak langsung (proporsional tertutup) merupakan keputusan yang cukup keliru dan terlalu buru-buru. Hal itu bertentangan dengan sistem presidensil yang diadopsi di indonesia pasca reformasi.
Salah satu amanah reformasi yang dimulai pada tahun 1998 mengubah banyak hal dalam sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk cara pemilihan kepala daerah. Dimana tuntutan utama pasca reformasi adalah peningkatan partisipasi publik dan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah.
Sehingga pada tahun 1999 diterbitkan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Keputusan ini untuk mengakhiri dominasi rezim pemerintah pusat ke daerah.
Kemudian diperkuat melalui proses Amandemen UUD NRI 1945 yang dituangkan dalam pasal 18 ayat (4) dimana "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Konsekuensi nya diterbitkan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu pintu masuk diadakan pemilihan umum kepala daerah secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Mekanisme pemilihan umum kepala daerah pertama saat itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 Pelaksana UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam pilkada langsung masyarakat disetiap provinsi dan bupati/walikota memiliki hak untuk memilih secara langsung kepala daerah.
Ketua umum DPD IMM NTB Mahmud mengakui proses pelaksanaan pilkada langsung mempunyai kelemahan dan tantangan seperti adanya pembengkakan anggaran, konflik sosial hingga penyelenggara teknis.
"Saya kira itu hal biasa disetiap momentum pesta demokrasi di seluru dunia, pasti adanya pembengkakan anggaran, dan anggaran tersebut berasal dari APBN yang sumber dari pajak rakyat, hal yang wajar anggaran tersbut digunakan untuk pesta rakyat dan kepentingan rakyat"
Namun disisi lain pelaksanaan pilkada tidak langsung jauh lebih tragis karena dilaksana sistem perwakilan (DPRD) yang cenderung korup dan transaksional karena ditentukan oleh segelintir elit dan rakyat tidak bisa mengetahui dan mengawasi calon yang diusulkan oleh elit partai rekam jejaknya.
"Masyarakat juga akan merasa dibatasi jarak kedekatan dengan pemimpinnya, karena pemimpin yang dipilih oleh elit partai cenderung hedonis dan transaksional, cara-cara ini yang sangat dikhawatirkan oleh rakyat sebagaimana dipraktekan era reformasi.
Mahmud menegaskan, pemilihan tidak langsung adalah mimpi buruk bagi rakyat, dimana rakyat indonesia dipaksakan untuk hidup berdampingan dengan masa lalu yang begitu mengasingkan. Hal ini perlu dipikirkan dan dikaji ulang oleh para elit parpol dan presiden prabowo.
"Disisi lain jika pilkada dikembalikan pada sistem propesional tertutup maka itu akan di untungkan oleh partai politik pemenang pilpres dan ini sungguh tidak demokrasi terhadap partai politik yang kalah di pilres" ungkapnya mahmud alumni Universitas Muhammadiyah Bima
Perbandingan sistem pemilukada ?
Membandingkan sistem pilkada di indonesia dan negara lain misalkan malaysia, dan india akan sangat tidak apple to apple karena sistem pemerintahan yang di adopsi nya sangat berbeda jauh.
Di malaysia sistem pemerintahan mengadopsi sistem parlementer federasi, jadi setiap negara bagian diangkat dan diberhentikan langsung oleh sultan atas usulan perdana menteri melalui sistem e-evooting dan veto.
Sedangkan di India menggunakan sistem republik demokrasi parlementer liberal atau sistem parlementer bebas dengan struktur pemerintahan federasi. Dimana kepala daerah negara bagian ditunjuk oleh partai pemenang dan perdana menteri.
Sementara di indonesia menganut sistem presidensil dimana pemilihan presiden maupun kepala daerah ditentukan langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung.
Oleh karena itu mahmud mengatakan bahwa praktek sistem pemilukada antara indonesia, india dan malaysia tersebut tidak bisa disamakan karena menganut sistem yang berbeda, baik ditinjau dari aspek kultur sosial, budaya dan prilaku pemilih juga berbeda.
Evaluasi Pemilukada dan masukan pilkada mendatang.
Pilkada serentak tahun 2024 memang perlu dilakukan evaluasi secara menyeluru mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, dan partisipasi publik.
Pertama, peran penyelenggara pemilu dalam mensuksesi pemilukada perlu diperkuat kewenangan bawaslu terutama hak eksekutorial agar lebih independensi dalam mengawasi tahapan pilkada
Selama ini pengawasan tahapan pilkada oleh bawaslu berjalan tidak linear karena penyelesaian akhir itu berada di wilayah Gakkumdu yang dibawa naungan tiga institusi negara yakni Polri, Kejaksaan Dan Bawaslu yang tergadang sering terjadi silaf pendapat dan konflik of intern hal ini yang bisa menghambat proses penegakan hukum pemilu.
Akibat hukum nya, menimbulkan banyak beberapa kasus hukum yang mungkin disetiap tahapan-tahapan pemilu yang tidak terproses dengan baik, hal ini perlu di rumuskan ulang DPR dan Pemerintah tentang keterlibatan dua institusi Polri Dan kejaksaan dalam penyelenggara pemilu.
Kedua, pemerintah dan parpol harus membuat kebijakan baru untuk menekan anggaran pemilu murah meriah, karena lubung dari mahal pemilu disebabkan oleh ongkos biaya kampaye dan harga saweran partai politik yang cukup fantastis itulah yang menjadi faktor utama mahal biaya pemilu.
Laporan : Agus Lukmannul Hakim
