Jakarta – Komisi IX DPR RI secara resmi menyetujui anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam rapat khusus yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, meski DPR sedang dalam masa reses, Senin (6/1/2025)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menjelaskan bahwa pembahasan anggaran ini melibatkan penyesuaian penggunaan dana, terutama terkait alokasi dari dukungan manajemen ke program-program utama.
“Anggaran tetap di angka Rp 71 triliun, hanya ada pergeseran alokasi. Dana untuk dukungan manajemen dikurangi, dan dialihkan ke program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkap Nihayatul.
Ia menambahkan, pergeseran ini memerlukan persetujuan DPR, sehingga rapat tersebut diprioritaskan meski berlangsung di tengah masa reses.
*Fokus pada Program Pemenuhan Gizi Nasional*
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan rasa syukur atas dukungan penuh dari DPR RI. Menurutnya, anggaran ini akan segera digunakan untuk melaksanakan berbagai program strategis, termasuk program makan bergizi gratis bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada Komisi IX DPR RI yang telah menyetujui anggaran ini. Dengan keputusan ini, dana Rp 71 triliun bisa digunakan untuk program pemenuhan gizi nasional, terutama bagi kelompok rentan,” ujar Dadan.
Salah satu perubahan signifikan dalam alokasi anggaran adalah pengurangan dana dukungan manajemen dari Rp 8 triliun menjadi Rp 7 triliun. Dana sebesar Rp 1,5 triliun yang dialihkan tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pemenuhan gizi nasional pada tahun mendatang.
“Penyesuaian ini mencerminkan prioritas kami untuk meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemenuhan gizi menjadi fokus utama untuk memastikan tercapainya target pembangunan kesehatan nasional,” tambahnya.
*Langkah Strategis untuk Atasi Masalah Gizi*
Dengan anggaran besar ini, Badan Gizi Nasional memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi tantangan gizi di Indonesia, termasuk stunting, anemia, dan kekurangan asupan gizi di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis menjadi salah satu terobosan yang diharapkan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil.
Komisi IX DPR RI mengharapkan penggunaan anggaran yang transparan dan efektif agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dukungan terhadap program pemenuhan gizi dianggap strategis dalam mendukung agenda pembangunan manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
Keputusan ini menjadi langkah awal penting dalam memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di tahun 2025. (Tim/red)
