Aceh Selatan - Ribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari perwakilan guru, perwakilan tenaga teknis serta perwakilan operator sekolah melakukan aksi damai di gedung DPRK Aceh Selatan menuntut kejelasan nasib mereka kepada Pemda Aceh Selatan melalui anggota DPRK Jumat Jumat 17/01/2025.
Pantauan media Barsela24news.com, ribuan masa yang tercatat dalam Forum Diskusi Honorer Aceh Selatan (FDTHAS). dari Labuhan Haji Barat sampai Trumon Timur ribuan masa tumpah ruah datanggi kantor DPRK.
Aksi damai ini di mulai pukul 09.00 wib, dengan titik kumpul di kantor bupati lama dengan pengawalan ketat pihak kepolisian dari Polres Aceh Selatan Ribuan Masa berjalan kaki langsung menuju kantor DPRK Aceh Selatan.
Dalam orasi nya salah Seorang perwakilan dari guru Surya tina. S. Pd. mengajar SD Panton Luas Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dihadapan Ketua dan anggota Dewan Aceh Selatan sambil bercucuran airmata mengatakan kami bangga sebagai guru walaupun hanya seorang guru honorer, karena berkat didikan kami banyak yang sudah sukses ada yang menjadi polisi ada yang menjadi guru, bahkan ada yang menjadi anggota Dewan.
"Tapi hari ini kami memohon kepada bapak ibuk bantu kami agar kami bisa masuk dalam PPPK penuh waktu, walaupun kami hanya menerima gaji seratus ribu bahkan ada yang lima puluh ribu, tapi kami tetap semangat untuk mengajar siswa-siswi kami agar kebodohan tidak terjadi lagi di Daerah yang kita cintai ini," Ucap Tina .
Sementara itu salah seorang peserta aksi Faridah, S.Pd seorang guru dari SD Keumumu Seuberang Labuhan Haji Timur ketika di wawancarai oleh Barsela24News.Com, mengatakan bahwa ia telah 20 tahun lebih menjadi guru honorer dengan gaji per bulan sekitar 300 ribu, ia berharap kepada pemerintah terutama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memperhatikan nasib mereka yang telah lama mengabdi di sekolah.
“Kami berharap kepada pemerintah, khusus bapak Presiden Prabowo agar segera dapat mengangkat kami yang sudah tua-tua ini menjadi pegawai PPPK penuh waktu, jangan di tunda-tunda lagi," harapnya.
Sambil terisak isak dia berharap tolong jangan lagi ada penerimaan pegawai maupun tenaga honorer yang muda-muda, sebelum kami yang tua-tua ini diangkat menjadi pegawai PPPK, kami hanya berharap diangkat menjadi pegawai PPPK penuh waktu", uangkapnya dengan cucuran air mata.
Ada enam poin tuntutan yang dibacakan oleh ketua Forum Azwar diantaranya.
1. Mohon diprioritaskan untuk Tenaga Honorer Teknis, Guru, maupun Opertor Sekolah yang terdata di Database BKN Agar di angkat menjadi PPPK penuh waktu.
2. Mohon untuk Tenaga Honorer Teknis, Guru, dan Operator Sekolah yang belum terdata dalam Database BKN untuk dilakukan Pendataan ulang agar masuk ke dalam Database BKN, (Khusus Honorer yg belum terdata di BKN).
3. Mohon Kepada Pimpinan Daerah untuk menganggarkan di DPA untuk pengangkatan PPPK penuh waktu khusus Tenaga Honorer Teknis,Guru, dan Operator Sekolah.
4. Diminta kepada Pimpinan Daerah untuk menganggarkan gaji khusus Tenaga Honorer Tekni, Guru, dan Operator Sekolah sebelum diangkat PPPK Penuh waktu.
5. Mohon Kepada Ketua DPRK Aceh Selatan agar dapat menyampaikan Aspirasi Tenaga Honorer ini secara bertatap muka langsung ke Pemerintah Pusat yaitu Kepada :
a. Pj. Bupati Aceh Selatan
b. Kepada DPR RI
c. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MENPAN RB )
d. Badan Kepegawaian Negara
(BKN)
e. Kementerian Dalam Negeri
(MENDAGRI)
f. Panitia Seleksi Nasional(PANSELNAS)
6. Tolak penerimaan Tenaga Honorer Baru di Tahun 2025 sesuai Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebelum Tenaga Honorer yang sudah mengikuti Seleksi PPPK Tahap -I dan Seleksi PPPK Tahap-II diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Dihadapan ribuan tenaga Honorer Ketua DPRK Rema Mishul Azwa mengatakan penderitaan bapak ibuk sangat kami rasakan, karena saudara kami ada juga di dalam barisan bapak ibuk itu, kami juga sadar kami ini di pilih oleh masyarakat termasuk bapak ibuk, oleh karena itu kami atas nama Lembaga DPRK akan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat tentang keluhan yang bapak ibu sampaikan ini.
Laporan : Hartini
