SUBULUSSALAM - Hari ini, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama mitra kerjanya di Pemerintahan Kota setempat, bertemakan Strategis Peningkatan PAD Kota Subulussalam. Jumat, (24/1).
Raker tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Habullah, SKM MKM, serta anggota Komisi B Raja Muhammad Adie Putra, Alimsyah, dan H. Abdul Hamid.
Rapat kerja yang berlangsung produktif ini melibatkan Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu, Dinas Pendapatan, Dinas Pangan, dan Dinas Sosial.
Dengan tema besar "Upaya untuk Meningkatkan PAD Kota Subulussalam" pertemuan itu merupakan langkah penting dalam menggali potensi ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembukaan rapat yang di pimpin Hasbullah, ia mengatakan menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“Kita harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan dan program yang tidak hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semua pihak harus serius dalam mengelola potensi yang ada,” ungkap Hasbullah
Dalam rapat di gedung DPR setempat itu, turut membahas berbagai isu strategis seperti optimalisasi sektor perkebunan, percepatan proses perizinan untuk menarik investasi.
Serta program pemberdayaan masyarakat melalui dinas sosial dan pangan. Tidak hanya itu, Habullah juga mengapresiasi dedikasi mitra kerja yang terus mendukung langkah-langkah strategis yang diusulkan oleh Komisi B.
Berikut pandangan anggota Komisi B terhadap Hasil Rapat. Raja Muhammad Adie Putra menyoroti pentingnya keberlanjutan program-program yang telah dirancang.
“Kita tidak hanya membutuhkan rencana yang baik, tetapi juga pelaksanaan yang konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan dampaknya signifikan pada PAD,” katanya.
Ditambahkan Alimsyah, perlunya inovasi untuk mendorong sektor perkebunan dan investasi.
“Kota Subulussalam memiliki potensi besar di bidang perkebunan. Dengan inovasi teknologi dan kebijakan yang tepat, sektor ini dapat menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menarik investor melalui kebijakan perizinan yang lebih efisien.
Sementata itu, H. Abdul Hamid menyoroti pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama.
"Kita harus memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha bagi masyarakat kecil sangat penting untuk menggerakkan ekonomi lokal,” cetusnya.
Adapun optimalisasi perkebunan sebagai sektor unggulan, sebagai berikut.
Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah pengembangan sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Kota Subulussalam.
Dinas Perkebunan diminta untuk memaksimalkan produktivitas melalui penerapan teknologi pertanian modern dan peningkatan infrastruktur distribusi.
Habullah menegaskan, bersama pemerintah harus memanfaatkan potensi besar dari sektor tersebut, untuk kesejahteraan petani sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Semntara terkait kemudahan perizinan untuk dukung Investasi, sebagai berikut.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu juga mendapat arahan untuk mempermudah proses perizinan tanpa mengabaikan aspek legalitas dan transparansi.
Habullah menggarisbawahi bahwa investasi adalah kunci penting dalam pengembangan ekonomi daerah.
“Kemudahan berusaha dan kepastian hukum harus menjadi prioritas kita dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif,” tegasnya.
Pemberdayaan masyarakat melalui Dinas Sosial, Desperkndagkop dan Dinas Pangan sebagai berikut.
Program pemberdayaan masyarakat juga menjadi agenda utama dalam rapat itu. Komisi B mendorong Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk mengimplementasikan program-program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberian bantuan modal usaha, dan peningkatan ketahanan pangan lokal.
Dqlqm rapat yang berlangsung itu, turut membahas Komitmen pada Transparansi dan Akuntabilitas.
Habullah, mewakili Komisi B, menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan program.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan program kerja sehingga penggunaan anggaran daerah benar-benar sesuai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
Adapun Harapan dan Komitmen Komisi B DPRK Subulussalam sebagai berikut.
Rapat kerja itu diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan menyusun langkah konkret dalam pelaksanaan program-program prioritas.
Habullah menyatakan harapannya agar sinergi ini menjadi awal dari perubahan yang positif bagi masyarakat Kota Subulussalam.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, Kota Subulussalam dapat mencapai peningkatan PAD yang signifikan, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Habullah.
Raja Muhammad Adie Putra, Alimsyah, dan H. Abdul Hamid, sebagai anggota Komisi B, turut menegaskan komitmen mereka untuk terus bekerja keras dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai harapan.
Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi yang tinggi, Komisi B DPRK Subulussalam bertekad untuk menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
Laporan : Juliadi
