SUBULUSSALAM - dr spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam mengeluh dengan sering kalinya kejadian kekosongan obat di RS plat merah tersebut.
Menurut dr Ridianty, hal tersebut bukanlah kali pertama terjadi. Kini dr spesialis yang bertugas di RS ini, mencurahkan isi hatinya (Curhat) di Sosial Media (Sosmed) laman Facebook nya dan mengadu ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Mentri Kesehatan RI. Jumat, (17/01).
"Saya berharap tulisan saya ini dibaca oleh Menteri Kesehatan dan presiden RI bapak Prabowo Subianto, walaupun kami tinggal diujung negeri Indonesia tapi kami juga berhak mendapatkan layanan kesehatan dasar yang berkualitas," tulisnya di laman Facebook pribadinya.
Lebih lanjut katakannya, cukup sudah dagelan di RSUD ini kalau tidak ada lagi yang perduli, biarlah saya yang pasang badan.
Ia pun menyadari dan mengetahui konsekuensinya. Namun, lebih lanjut dituliskannya, ia sudah tidak sanggup melihat kesedihan pasien-pasien nya selama ini.
"Saya tau dan sadar konsekuensi besar dari tulisan ini, tapi sungguh saya sudah tidak sanggup melihat kesedihan pasien-pasien saya karena korban yang sesungguhnya adalah mereka," imbuhnya.
Selain mengadu ke Presiden Republik Indonesia, ia dan beberapa temannya juga telah melakukan survey internal pegawai RSUD, terkait polemik di RS setempat itu. Tujuannya agar mereka bisa objektif bersikap kedepan.
Selain itu, ia juga menanyakan apakah rasa khawatir terhadap kondisi saat ini, hanya ia saja yang merasakan bahwa RS ini perlu dibenahi dan staf lainnya juga.
Lantaran, kondisi RS itu sudah berkali-kali di sampaikan langsung baik kepada Walikota Subulussalam yang defenitif lalu, maupun di kepemimpinan Penjabat Wali Kota saat ini.
Hasil survei tersebut, hampir 90 persen menyatakan ingin perubahan kondisi RSUD agar lebih baik lagi.
Ia pun berharap, semoga suara kami ini terdengar nyaring, terdengar hingga ke pusat pemerintahan kalau di negeri kami ini dianggap tidak ada yang kompeten menyelesaikan carut marut RS kami ini, kirim saja pejabat dari provinsi untuk membenahi RS ini.
"Kalau juga pejabat Provinsi tidak ada yang dianggap sanggup membenahi kondisi kami ini, kirim saja pejabat dari pusat untuk menyelamatkan kondisi kami ini," ringkasnya.
Laporan : Redaksi
