Jakarta - Polri mengerahkan 1.172 personel untuk mengamankan Sidang putusan dismissal Pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Condro, mengatakan bahwa pengamanan dilakukan secara ketat dan humanis. Pengamanan dilakukan untuk memastikan jalannya sidang berlangsung aman dan kondusif.
“Kami telah menyiapkan pola pengamanan yang ketat dan humanis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi. Sinergi dengan seluruh pihak terus kami perkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif,” ujar Susatyo, Selasa (4/2/2025).
Personel Polri, ujarnya, disiagakan di sejumlah titik strategis di sekitar MK, baik di dalam gedung MK maupun di sekitar Monas. Terkhusus di MK, personel akan ditempatkan di ruang siding maupun tempat registrasi.
“Kekuatan personel yang kami siagakan untuk di ring satu dan ring dua MK sendiri sudah 557 sementara yang berada di ring tiga, yaitu di Patung Kuda maupun di Taman Pandang Istana, kami siagakan sekitar 600 personel,” jelas Susatyo.
Kapolres pun menegaskan, personel yang terlibat pengamanan di MK tidak ada yang membawa senjata api.
“Selain pengamanan fisik, pola pengaturan lalu lintas juga diterapkan guna menghindari kemacetan di sekitar lokasi sidang,” jelasnya.
Ia pun mengimbau kepada seluruh pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Laporan: Redaksi
