Sumbawa Barat, NTB - Drama sengketa tanah kembali mencuat di kawasan elite pemerintahan Bertong, Sumbawa Barat, mempertemukan masyarakat (Max Darma )dengan Pemerintah Daerah Sumbawa Barat (Pemda KSB) dalam konfrontasi terbuka. Ketegangan memuncak saat tim gabungan melakukan inspeksi lahan yang berada di lokasi super strategis, dikelilingi gedung-gedung vital pemerintahan.
Kompleksitas sengketa ini semakin rumit mengingat lokasinya yang berdampingan langsung dengan sejumlah institusi penting, termasuk Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbawa Barat. Status tanah ini menjadi perdebatan sengit antara tiga lembaga berwenang: Panwaslu Sumbawa Barat, Aset Daerah Sumbawa Barat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat.
"Suasana sangat tegang saat tim melakukan pengecekan lokasi," tegas Dino S.H M.H, Selaku Kuasa Hukum kepada wartawan. "Masing-masing pihak bersikukuh dengan klaim kepemilikan mereka, lengkap dengan dokumen yang mereka yakini sah secara hukum."
Kontroversi ini menyita perhatian publik bukan hanya karena nilai strategis lahannya, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi pengelolaan aset di kawasan pemerintahan. Keberadaan lahan yang diperebutkan di tengah kompleks pemerintahan menambah sensitivitas kasus ini.
Pemda KSB hingga saat ini masih bungkam dan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait strategi penyelesaian sengketa yang kian memanas ini. Berbagai elemen masyarakat mendesak agar konflik segera diselesaikan melalui jalur hukum untuk mencegah eskalasi yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
Tim investigasi kami berkomitmen mengawal kasus ini secara intensif dan akan terus melaporkan setiap perkembangan terbaru dari sengketa lahan yang telah menjadi sorotan publik di pusat pemerintahan Sumbawa Barat ini.
Hingga berita ini diturunkan kasus masih bergulir dengan alot .
(Red)
